Menhumham Minta Hentikan Kriminalisasi Hukum

Posted: 01/03/2011 in Uncategorized
Tags: , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI (Menkumham RI), Patrialis Akbar meminta dihentikannya kriminalisasi hukum, seperti kriminalisasi masalah perdata menjadi pidana, banyak putusan peradilan di tingkat bawah sangat berat di tingkat MA diputus bebas murni, juga tahanan yang seharusnya bebas namun masih ditahan bertahun-tahun. Hal ini salah satunya koordinasi dan sinkronisasi yang masih kurang maksimal antara institusi dari jajaran bawah hingga atas.
Hal ini diungkapkan Menkumham dalam acara penandatanganan MoU, peresmian law and human rights center dan peresmian gedung lembaga pemasyarakatan serta kantor imigrasi di Provinsi Sumatera Selatan, yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (31/1). Disela acara, Menhumham menyerahkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa tahun 2010 kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan juga kepada kepala daerah kabupetan/kota di Sumsel. Menkumham juga memberikan penghargaan terhadap desa sadar hukum di wilayah Sumsel kepada para Lurah terpilih.
Ia mengatakan, MoU-MoU yang dilakukan kemarin, baik dengan Pemprov Sumsel juga Bupati/Walikota se Sumsel, salah satunya diharapkan agar Perda di Sumsel terselamatkan dan tidak dibatalkan lagi. Karena, dari data tercatat di tahun 2010, sebanyak 3.700 Perda tertahan atau dibatalkan ditingkat nasional karena Perdanya dinilai banyaknya melanggar. Untuk itulah, dengan adanya Law Center diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan, karena akan disediakan tenaga ahli penyusunan Perda dan lainnya, untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam menghasilkan produk hukum yang baik.
“Kita juga harap hubungan kerjasama ini dilanjutkan, terutama Bupati/Walikota kita minta menyediakan lahan sehingga pada saatnya nanti akan bangun kantor pelayanan hukum ditingkat kabupaten/kota, untuk mengembangkan pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, dibidang DIKUMJAKPOL (pengadilan, kemenkumham, kejaksaan dan kepolisian), yang merupakan satu lembaga koordinasi sinkronisasi, pihaknya berharap semua instansi tersebut dapat melakukan penegakan hukum secara bersama-sama sehingga tidak lagi terjadi kesalahan teknis dalam praktek di lapangan. Karena jika masing-masing masih menerapkan ego sektoral maka yang merasakan akibatnya adalah masyarakat yang akan terus menjadi objek penegakan hukum yang tidak benar.
“Ini akan merugikan masyarakat itu sendiri, khususnya masyarakat miskin yang hidupnya susah, karena di beberapa tempat masih saja terjadi penyalahgunaan kewenangan bahkan penegakan hukum yang tidak dilandasi perlindungan HAM, bahkan ada kriminalisasi masalah perdata menjadi pidana,” ungkapnya.
Kriminalisasi seperti ini sambung dia agar dihentikan, bahkan akan diberikan sanksi kepada oknum aparat tersebut oleh masing-masing institusi, karena sudah disepakati setiap pelanggaran yang dilakukan masing-masing institusi maka institusi tersebut yang akan memberikan sanksi kepada oknum tersebut.
Pihaknya juga berharap, dalam kasus tertentu misalnya ada anak yang bermasalah dengan hukum, agar berkonsultasi dengan Balai Pemasyarakatan Kemenkumham untuk mencari jalan keluar berupa hukuman alternatif. Seperti disanksi kerja bhakti sehingga anak-anak tersebut bisa terus bersekolah tanpa harus masuk penjara, atau juga tetap dihukum pengadilan, namun anak tersebut tidak ditahan hanya saja diwajibkan melapor ke kepolisian atau ke balai pemasyarakatan.
“Sehingga kita dapat terus memonitornya, ini salah satu alternatif dan solusi, sehingga penjara tidak lagi penuh seperti sekarang. Ini yang coba kita antisipasi, tapi kalau sudah residivis dan sudah berkali-kali melakukan tindak kejahatan, tentu tidak ada ampun dan harus masuk penjara,” saran dia.
Salah satu solusi alternatif yang ditawarkan pihaknya tersebut, untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang terjadi selama ini khususnya di Sumsel. “Secara umum lapas kita over kapasitas lebih dari 200 persen, dengan adanya lapas baru khususnya di Merah Mata Palembang, juga salah satu solusi mengurangi over kapasitas. Saya berterima kasih kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin yang telah membantu kami, terutama menyediakan air bersih di lapas dan rutan di Pakjo,” jelas dia.
Untuk bidang kewarganegaraan sendiri, pada 2010 lalu lebih dari 6.000 orang yang diberikan status kewarganegaraan, karena pihaknya telah jemput bola pengurusan kewarganegaraan di Indonesia, bagi masyarakat yang sudah menjadi warga negara namun tidak memiliki status kewarganegaraan yang mayoritas dari etnis keturunan Thionghoa di pedesaan.
”Bagi masyarakat yang belum memiliki status kewarganegaraan, silahkan datang ke Kanwil Kemenkumham, untuk dibantu tanpa dipungut biaya, janganlah memungut sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Negara yang pentign menguntungkan bagi rakyat,” jelas dia.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam sambutannya, semula memaparkan potensi sumberdaya alam dan potensi investasi di Sumsel, dan mampu membuat kagum Menhumham serta undangan penting dari pemerintah pusat. Mengenai acara sendiri, Gubernur tidak banyak berkomentar, hanya saja ia mengatakan akan melakukan yang terbaik demi terciptanya iklim kondusif di Sumsel khususnya di bidang hukum, dan juga memerhatikan persoalan lembaga permasyarakatan yang selama ini menjadi masalah seperti sarana air bersih dan lainnya. Gubernur juga menyambut baik dengan adanya Law Center Kemenhumham yang dinilainya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Sumsel.
Acara kemarin dihadiri Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Kepolisisan Daerah Sumsel, Polres se-Sumsel, Pengadilan Tinggi se-Sumsel, Kajaksaan Negeri se-Sumsel, Bupati se-Sumsel, Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, Universitas & Perguruan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI se-Indonesia, Sekda Provinsi Sumsel, Para Asisten, Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemprov. Sumsel, dan Instansi terkait lainnya..Agustian Pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s