Wapres Akan Lanjutkan Program PNPM Mandiri

Posted: 23/02/2011 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , ,

– Wapres Minta Program KB Dihidupkan Lagi
InformasiPagi, Sumsel

Karena disambut baik masyarakat Indonesia khususnya Sumsel, maka Wakil Presiden RI, Prof Dr Boediono berniat akan melanjutkan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Perkotaan. Di bidang kesehatan, Wapres juga akan menggalakkan lagi program Keluarga Berencana (KB).
Kunjungan kerja Wapres Boediono ke Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning, untuk berdialog dengan perwakilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kader Posyandu, Penyuluh KB, petugas kesehatan kemarin, Jumat (21/1). Wapres didampingi isteri Herawati Boediono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Pertanian Suswono, Mendiknas M Nuh. Wapres juga didampingi Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin beserta isteri Hj Eliza Alex.
Pada kesempatannya memberikan sambutan, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menyampaikan, program PNPM mandiri pedesaan yang dulunya program pengembangan kecamatan/PPK telah dilaksanakan di Sumsel sejak 1998, sampai 2010 alokasi dana APBN yang telah diterima Provinsi Sumsel melalui program mencapai Rp669.040.000.000, sementara alokasi dana melalui APBD Provinsi sebesar Rp126.160.000.000. Total kegiatan hingga 2010 sebanyak 30.236 kegiatan, yang meliputi kegiatan ekonomi produktif, pembangunan sarana prasarana umum pedesaan, kesehatan dan pendidikan dengan total penerima manfaat program sebanyak 746.674 orang miskin.
Lebih lanjut, untuk alokasi tahun 2011, Sumsel mendapatkan dana PNPM mandiri pedesaan sebesar Rp183.100.000.000 meliputi 111 kecamatan di 11 kabupaten. Program PNPM mandiri perkotaan di Sumsel, hingga tahun anggaran 2010 mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp90.805.500.000 dan alokasi APBD sebsear Rp41.207.000.000 dengan cakupan kegiatan meliputi 309 desa kelurahan di 39 kecamatan tersebar di 7 kabupaten/kota seperti OKI, OKU, Muara Enim, Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuk Linggau.
“Jumlah total kegiatan hingga tahun 2010 sebanyak 28.716 kegiatan yang dikelompokkan dalam tiga jenis kegiatan yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial, total pemanfaatan program ini sebanyak 58.813 kepala keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Untuk 2011 ini sambung Alex, alokasi dana untuk PNPM mandiri perkotaan mengalami penurunan menjadi Rp41.970.000.000 untuk 39 kecamatan di 7 kabupaten/kota. Program PNPM mandiri perkotaan Kota Palembang dimulai 2006-2011 sudah mencapai 107 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan, dengan alokasi dana APBN sampai 2011 sebesar Rp81.275.000.000 dengan dana APBD sebesar Rp16.930.000.000, sampai dengan 2010 jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai 7.100 kegiatan dengan total penerima manfaat program ini sebanyak 28.689 KK kurang mampu.
“Kota Palembang satu-satunya lokasi PNPM perkotaan yang melakukan replikasi program ini dengan dana APBD Kota Palembang sebesar Rp1.742.000.000 untuk lima kelurahan Sungai Selayur, Sungai Selincah, Kalidoni, Bukit Sangkal dan Sungai Lais,” paparnya.
Untuk pipa reja sendiri, program PNPM mandiri perkotaan Kelurahan Pipa Reja Kemuning dimulai sejak 2009-2010 dengan alokasi dana PNPM mandiri perkotaan sebesar Rp599.833.000 untuk melakukan 40 kegiatan seperti drainase, jembatan, saluran pembuangan air, penyuluhan gizi balita dan lainnya, dengan total 1.022 KK tidak mampu yang menerima manfaatnya. “Kelurahan Pipa Reja ini satu-satunya kelurahan yang banyak melibatkan perempuan dalam pelaksanan program PNPM Perkotaan,” jelas dia.
Menurutnya, penyuluh KB salah satu keberhasilan pembangunan di Sumsel adalah bidang kesehatan, kependudukan dan KB, pada 2009 lalu Sumsel mendapatkan penghargaan sebagai pengelola program KB dengan kriteria sangat baik dengan rasio jumlah penyuluh KB per desa idealnya 1:2 sementara kondisi di Sumsel saat ini menunjukkan perbandingan 1:3. “Harapan kami kepada pemerintah pusat agar dapat menambah jumlah petugas lapangan penyuluh KB di Sumsel, sehingga tercapai rasio yang ideal. Di Palembang sendiri memiliki 72 penyuluh KB menangani 107 kelurahan, sedangkan rasio ideal satu penyuluh satu kelurahan, inilah kendala yang dihadapi Palembang masih kekurangan banyak penyuluh KB, karena banyak penyuluh KB pindah instansi lain,” katanya.
Untuk posyandu, masalah yang terjadi saat ini adalah belum semua posyandu memiliki jumlah kader aktif sesuai standar yakni 1:5, kondisi di Sumsel saat ini rasio jumlah posyandu dibandingkan jumlah kader aktif adalah 1:4. “Harapan ke depan, agar pemerintah memberikan reward kader posyandu yang aktif,” kata Alex.
Untuk tenaga kesehatan, yang dihadapi ketersediaan tenaga dibandingkan kebutuhan belum memenuhi rasio ideal, penyebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota belum merata, lalu pada umumnya tenaga kesehatan masih dominan di perkotaan dan kompetensi tenaga kesehatan belum memenuhi standar serta beberapa jenis tenaga kesehatan tidak tersedia. Masalah yang dihadapi lainnya, adalah kurangnya tenaga sarjana kesehatan masyarat, apoteker, bidan, perawat, gizi, sanitarian dan akuntan, untuk itu agar ada bantuan penambahan tenaga kesehatan tersebut.
“Untuk mengatasi penyebaran yang tidak merata, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah dan meningkatkan tenaga kesehatan melalui pemberian beasiswa, pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi,” katanya.
Sementara itu, dalam sambutan Wapres RI, Prof Dr Boediono mengatakan, kunjungannya ke Palembang kali ini merupakan kunjungan kali kedua, kedatangannya ke Sumsel untuk mengenal, mendalami kehidupan serta melihat kemajuan pembangunan di Sumsel khususnya Palembang dan Banyuasin. “Saya ingin mendengarkan langsung masalah yang dihadapi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang bergiat dalam kegiatan kemasyarakatan baik di bidang kesehatan, pembangunan, ekonomi dan lainnya, untuk diperbaiki ke depan,” jelasnya.
Ia mengatakan, pada pelaksanaan program PNPM baik kota dan desa, selalu diterima masyarakat dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat langsung. Sehingga, pemerintah pusat memiliki niat untuk melanjutkan program ini, bahkan jika penerimaan Negara meningkat maka bantuan juga akan ditingkatkan.
Di bidang kesehatan seperti posyandu dan KB, pemerintah pusat ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat umum, sehingga program seperti ini akan diarahkan ke kelompok masyakarat tertinggal berpenghasilan terbatas, kelompok miskin dengan tidak melupakan derajat kelompok lainnya. “Untuk masalah kekurangan tenaga penyuluh KB dan tenaga kesehatan, akan kami catat untuk ditindaklanjuti, kita usahakan untuk dipenuhi,” janjinya
Menurutnya, beberapa tahun terakhir pemerintah tidak terlalu memrioritaskan program KB lagi, sehingga membuat tingginya peningkatan penduduk dari yang diperkirakan, sehingga harus ditanggapi dengan memasyarakatkan dan mengintensifkan lagi program KB. “Kemudian, dibidang kesehatan lainnya, yaitu masalah kematian anak dan kematian ibu yang terus meningkat, sehingga ini menjadi tantangan kita untuk diturunkan ke depannya,” katanya.
Untuk KUR sendiri, ia berbangga kepada para bankir yang telah melaksanakan program pemerintah yang pertumbuhannya terlihat cukup baik sehingga agar diteruskan. “Saya meninjau masyarakat transmigrasi di desa pasang surut, mereka memiliki masalah pembiayaan, dan mereka tidak mengetahui ada KUR, itu tantangan dari perbankan agar menjangkau mereka, karena mereka masyarakat yang produktif, kita harus bantu bibit, irigasi, benih dan juga segi pembiayaannya, agar penghasilan mereka lebih baik. Sektor pangan ini juga adalah masalah bangsa,” jelasnya.
Usai sambutan resmi, Wapres melakukan tanya jawab dengan masyarakat seputar permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PNPM, kesehatan dan KUR, yang dimoderatori oleh Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Salah satu masyarakat meminta Wapres meningkatkan dana operasional petugas posyandu yang hanya Rp50 ribu per bulan, lalu ada yang meminta prosedur mendapatkan bantuan dipermudah, sosialisasi yang perlu digencarkan dan lainnya. Tidak hanya, masyarakat, Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra juga ikut menyampaikan harapannya kepada pemerintah pusat.
Disela acara dilakukan penyerahan BLM, KSM, PNPM tahun 2011 dari Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto kepada Gubernur Sumsel sebesar Rp382.196.000.000, dan juga penyerahan secara simbolis bantuan KUR dari lima bank kepada masyarakat dengan nominal yang bervariasi tergantung jenis usaha, oleh Gubernur Sumsel dan Wapres Boediono.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s