Camat Harusnya Berlatarbelakang Sekolah Ilmu Pemerintahan

Posted: 19/01/2011 in Uncategorized
Tags: , , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Menyikapi maraknya pengangkatan jabatan Camat dari latarbelakang bukan ilmu pemerintahan, membuat Dewan Pengurus Provinsi Alumni Perguruan Tinggi Pamong Praja Sumsel kecewa. Para alumni perguruan tinggi pamong praja mengimbau kepala daerah mengangkat Camat yang memiliki pendidikan ilmu pemerintahan.
Hal ini diungkapkan Ketua sementara Dewan Pengurus Provinsi Alumni Perguruan Tinggi Pamong Praja Sumsel, H Rusli Nawi saat menyampaikan keterangan pers di RM Sri Melayu Sabtu (8/1). Adapun para alumni sekolah ilmu pemerintahan yang hadir seperti, Faisal, Erwin, Ismaran dan lainnya.
Menurut Rusli, pihaknya baru-baru ini melihat ada lagi pengangkatan Camat yang bukan berlatarbelakang pendidikan ilmu pemerintahan khususnya di Muba. Sebagai alumni sekolah tinggi ilmu pemerintahan, pihaknya kurang sependapat dengan kurang menerima adanya tindakan kepala daerah sekarang, yang salah satunya mengangkat Camat bukan berlatar belakang sekolah ilmu pemerintahan.
Ia menjelaskan, pengangkatan ini melanggar Peraturan Pemerintah No 19/2008 tentang pengangkatan camat, dan selain melanggar PP tersebut, untuk seorang pendidik juga ada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) no 250/2003 yang isinya menyatakan bahwa seorang guru tidak boleh dipindahtugaskan. Pihaknya belum mengetahui penyebab pelanggaran ini, apakah karena ketidaktahuan kepala daerah atau alasan lainnya.
“Sekolah APDN, IPDN dan IIP itu dibentuk untuk sekolah kepamongan terutama untuk Camat, dulu tidak ada Camat tidak dari sekolah pemerintahan, tapi sekarang hanya beberapa daerah saja salah satunya Palembang yang masih komitmen, yang lainnya paling banyak 40 persen saja seperti di Sekayu kemarin, dilantik tiga orang Camat dua orangnya dari sarjana pendidikan,” kata Rusli.
Mantan camat SU I dan Banding Agung ini tidak menyangsikan kualitas sarjana di luar ilmu pemerintahan untuk menjadi Camat termasuk sarjana pendidikan, namun akan lebih baik lagi jika penempatan sarjana sesuai bidang masing-masing, jika sarjana pendidikan untuk guru, karena nyatanya guru-guru di daerah juga masih banyak kurang, sehingga pihaknya berharap jangan sampai guru ditempatkan sebagai Camat.
“Saya sebagai ketua sementara Dewan Pengurus Provinsi Alumni Perguruan Tinggi Pamong Praja Sumsel, yang dalam waktu dekat ini dilantik Dirjen, merasa prihatin atas kejadian ini. Tolong perhatikan alumni yang ada ini, alumi sekolah ilmu pemerintahan jangan juga dijadikan ajudan selama-lamanya, tempatkan mereka diposisi Camat karena mereka dari sekolah Camat atau sekolah pamong,” pinta dia.
Pihaknya juga berharap, pengangkatan Camat tidak atas dasar suka tidak suka, atau juga ada kepentingan politik, jika Camat berlatarbelakang sekolah pemerintahan maka tugas kepala daerah akan ringan dan terbantu, karena, Camat dan Lurahnya mengerti, jika tidak berlatar belakang ilmu pemerintahan Lurahnya akan melempar masalah yang tidak dipahaminya ke Camat dan Camatnya yang tidak mengerti akan melempar ke kepala daerah. “Ruginya nanti kepala daerahnya sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, alumni sekolah ilmu pemerintahan lainnya, Erwin mengatakan, jika mengacu PP no 19, alumni sekolah ilmu pemerintahan dalam pengisian ruang jabatan seharusnya di jabatan Lurah, Camat bahkan jika memungkinkan sampai ke jajaran sekretariat, bagian hingga ke asisten. “Kalau di Palembang itu sudah berjalan, tapi di beberapa daerah belum maksimal diterapkan, jadi untuk apa adik-adik kita yang belajar dan lulus sekolah ilmu pemerintahan selama ini tapi tidak dimanfaatkan,” kata mantan Camat ini.
Sedangkan Drs Faisal, yang juga alumni sekolah ilmu pemerintahan, menambahkan, kepala daerah harus mengubah mindset bahwa lulusan sekolah ilmu pemerintahan sama seperti lulusan sekolah tinggi lain. “Mereka sudah mengikuti pendidikan teori serta praktek yang pendidikannya dengan uang negara, tapi setelah pulang mereka tidak dipergunakan, mindset ini harus diubah, kalau mereka tidak dimanfaatkan lebih baik bubarkan saja sekolah itu,” kata mantan Camat Kemuning, IB I dan IB II Kota Palembang ini kecewa.
Sebelumnya, usai melakukan rapat dengan Forum Pamong Praja di Kantor Gubernur, Jumat 17 September 2010, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin juga sempat merisaukan selama ini telah terjadi penempatan Camat dari lulusan yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Camat.
Ia berharap, jabatan Camat haruslah dari lulusan sekolah pamong praja, baik itu Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) atau Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Karena menurutnya, sekolah-sekolah tersebut memang didirikan untuk membentuk aparat-aparat seperti Camat.
Sebenarnya sambung Gubernur, penegasan ini sudah tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri RI, Pemprov Sumsel hanya ingin menguatkan dan mengingatkan lagi kabupaten/kota.agustian pratama

Comments
  1. ini akan saya angkat menjadi bahan diskusi di mata kuliah administrasi negara fak hukum UMP..!!
    By : RANAU salam tuk pak rusli nawi mantan camat kami..!!🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s