Langgar UMP, Perusahaan Dapat Dimeja Hijaukan

Posted: 08/01/2011 in Uncategorized
Tags: , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Perusahaan yang melanggar upah minimum yang ditentukan dapat mendapatkan sanksi bahkan dimeja hijaukan oleh pemerintah, namun setelah mendapatkan pembinaan dan teguran beberapa kali.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel, Rizal Fathoni melalui Kabid Hubin Syaker dan Jamsos Disnakertrans Sumsel, Hj Lismahana SH. Ia mengatakan, sebelum dilakukan tindakan atau sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan salah satunya upah minimum provinsi (UMP) yang ditentukan, Disnaktertrans Sumsel akan melakukan pembinaan-pembinaan.
“Secara teknis kita membidangi pembinaan perusahaan sementara punishment atau sanksi bagi perusahaan yang melanggar itu ditangani bidang pengawasan Disnakertrans Sumsel. Dalam penindakan ini, kita tidak dapat langsung menindak secara langsung suatu perusahaan tapi harus ada pembinaan terlebih dulu,” katanya diwawancara Sabtu (2/1).
Pembinaan yang dimaksud seperti teguran baik secara lisan atau tertulis berupa nota pemeriksaan yang dilakukan beberapa kali, dan juga memberikan tenggang waktu bagi perusahaan tersebut. “Kalau sudah dibina dengan memberikan tenggang waktu, melalui nota satu, nota dua, mereka memang membandel dan tidak bisa maka diajukan ke meja hijau,” tegasnya.
Namun, sebelum menempuh meja hijau Disnakertrans terlebih dulu harus dapat membuktikan jika memang perusahaan tersebut ternyata mampu menaikkan upah minimum dan tidak mau menerapkannya. “Bagi perusahaan yang membandel inilah pegawai pengawas dari kita bisa menindak perusahaan tersebut, dan jika setiap perusahaan pelanggarannya berbeda, maka tenggang waktunya bisa satu minggu bisa juga sampai dua bulan,” jelasnya.
Karena menurut Lismahana, persoalan pemberian upah terlebih menaikkan upah harus dibahas secara internal perusahaan tersebut, yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. “Mereka harus membicarakannya dengan manajemen dan pemilik perusahaan yang memakan waktu dan tidak dapat selesai satu hari, tapi itu akan dilihat sesuai jenis pelanggarannya, jadi di nota pemeriksaan itu tenggang waktunya tidak sama,” ungkapnya.
Terakhir ia mengatakan, pihaknya juga tidak dapat memaksakan sebuah perusahaan untuk menaikkan upah minimum, jika memang perusahaan tersebut tidak mampu, karena dapat mengakibatkan perusahaan tersebut jatuh bangkrut sehingga karyawan-karyawannya akan dirugikan akibat tidak dapat bekerja lagi. “Kalau kita paksakan perusahaan akan kolaps, maka banyak karyawan yang akan rugi,” tutupnya.
Sementara itu, berdasarkan data yang dicatat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel, sekitar 30 persen perusahaan di Provinsi Sumsel khususnya perusahaan minuman, makanan, hotel dan lainnya, melanggar upah minimum yang ditetapkan. Tidak hanya itu, Disnakertrans Provinsi Sumsel dinilai sering tidak menindaklanjuti laporan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel.
Ketua SPSI Sumsel, Khaidir Tanjung mengungkapkan, terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, pertama pihaknya mengajak pimpinan perusahaan berunding, untuk mematuhi surat keputusan Gubernur tentang upah minimum, jika tidak maka akan dilaporkan ke Disnaker yang memiliki hak untuk menindak. “SPSI Sumsel mencatat, sekitar 30 persen perusahaan di Sumsel melanggar dan tidak patuh dengan ketentuan upah minimum, tapi sering yang kita laporkan itu kok malah sering tidak ditindaklanjuti Disnaker ? ” ungkapnya lagi.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s