Kepentingan Pemerintah dan Rakyat Harus Sinergi

Posted: 08/01/2011 in Uncategorized
Tags: , ,

– Terkait Rencana Pelelangan Lebak Lebung

InformasiPagi, Sumsel

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diminta melakukan pertemuan kembali dengan masyarakat Desa Pampangan terkait rencana pelelangan Lebak Lebung, pertemuan harus menghasilkan sinergi antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Jika tidak mampu diselesaikan, Pemprov Sumsel akan memediasi penyelesaian.
Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sumsel, H Mukti Sulaiman mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya sudah memanggil Pemkab OKI, terkait penyelesaian pelelangan Lebak Lebung antara Pemkab OKI dengan warga Desa Pampangan, yang sempat berujung demo besar-besaran di Kantor Gubernur akhir tahun lalu. ”Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan yang terjadi versi mereka kita panggil Pemkab OKI,” kata Mukti di Kantor Gubernur, Jumat (7/1).
Mukti memaparkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak Pemkab OKI, terungkap bahwa tahun 2008 lalu lahan tersebut sudah dibebaskan ke masyarakat, namun setelah dibebaskan banyak warga yang menggunakan cara-cara yang kurang baik untuk menangkap ikan seperti melakukan penyentruman, menggunakan bahan peledak, sehingga dapat merusak habitat di Lebak Lebung tersebut.
”Sehingga pada tahun 2010 kemarin, lahan tersebut dilelang kembali bahkan diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda), lalu Pemkab melakukan pengawasan ketat dan tidak memperbolehkan pemakaian bahan peledak dan aksi merugikan habitat lainnya, dan ternyata hasilnya cukup bagus,” kata dia.
Ditambahkannya, persoalan Lebak Lebung ini harus dilihat dari dua sisi, baik untuk kepentingan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat, harus ada penyelesaian yang terbaik untuk keduanya. Ia berharap, ke depan daerah Lebak Lebung akan tetap berada di rakyat, dan Pemkab OKI dapat melakukan pertemuan kembali dengan masyarakat agar masalah ini dapat selesai, jika memang belum dapat selesai Pemprov akan membantu menyelesaikannya. ”Sebenarnya pemerintah OKI ingin lahan ini tetap terjaga, dilindungi dan terawat,” pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, tak kurang 400 massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumsel, mendatangi Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (9/12). SPI Sumsel meminta Pemprov Sumsel tidak mengesahkan perda 10 tahun 2010 terkait lelang Lebak Lebung milik masyarakat.
”Konflik agraria dialami anggota SPI Sumsel, yaitu permasalahan Lebak Lebung yang kembali dilelang Pemkab OKI sehingga menghilangkan akses petani terhadap alas hidupnya, dan ini merupakan tindakan pelanggaran yang jelas bertentangan dengan amanat konstitusi kita yang menjamin warganya untuk hidup layak,” kata Ketua Badan Pelaksana Wilayah SPI Sumsel, Rohman.
Ia memaparkan, sebelumnya sudah ada regulasi mengenai pengelolaan Lebak Lebung yang dituangkan lewat Perda no 09 tahun 2008 tentang pengelolaan Lebak Lebung, namun perda ini akan diganti dengan perda baru No 10 Tahun 2010 ini yang mengakomodasi kepentingan pemodal dan birokrasi
” Jika Perda No 10 Tahun 2010 disahkan Pemprov Sumsel maka pengelolaan Lebak Lebung akan dilakukan pihak ketiga atau pemodal, maka Perda ini akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup para petani dan nelayan 10 desa di OKI, seperti di Kecamatan Pampangan, SP Padang dan Jejawi. Mereka akan kehilangan pendapatan, karena tidak dapat lagi mengelola tambak ikan mereka,” katanya.
Pihaknya menuntut Pemkab OKI melaksanakan perda terkait pengelolaan Lebak Lebung untuk rakyat dan menolak segala perda yang akan kembali melelang Lebak Lebung.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s