WALHI Minta Gubernur Tuntaskan Illegal Logging

Posted: 29/12/2010 in Uncategorized
Tags: , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sumsel, mengapresiasi pernyataan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin beberapa waktu lalu yang akan menindak tegas para illegal logger. Walhi meminta Gubernur menuntaskan masalah illegal logging ini dan juga mengevaluasi perizinan PT Rimba Hutani Mas (RHM) karena dinilai melanggar aturan.
Demikian terungkap dalam aksi yang digelar Walhi Sumsel di Halaman Kantor Gubernur Sumsel, kemarin, Kamis (16/12). Aksi berlangsung damai, dalam aksinya massa Walhi membawa baleho dan poster mengecam aksi illegal logging di Sumsel.
Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Lapangan, Yuliusman menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pernyataan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin untuk menindak tegas para illegal logger khususnya di Hutan Merang Kabupaten Muba. “Bentuk nyata atas tindakan untuk menyelamatkan hutan alam gambut itu yang terpenting dan perlu ditunjukkan Gubernur,” katanya.
Menurutnya, kerusakan Hutan Merang Kepayang Muba sesungguhnya sudah lama diinformasikan ke banyak pihak, Hutan Merang merupakan kawasan hutan alam gambut satu-satunya yang masih tersisa di Sumsel yang seluas 230.000 hektar. “Dari jumlah itu hanya 90 ribu hektar saja yang masih memiliki potensi tegakan kayu dan terhadap potensi yang tersisa itu terus terancam berbagai aktifitas desdruktif di kawasan tersebut,” ujar dia.
Ia mengungkapkan, berbagai intervensi dilakukan di dalam kawasan Hutan Merang, bahkan telah dilakukan sejak tahun 1970-an, yakni berupa pemberian izin HPH, dalam perkembangan selanjutnya, praktek illegal logging yang ditandai maraknya bermunculan industri primer kehutanan (sawmill) telah memperparah wajah hutan kawasan. Kondisi ini dipertajam dengan keberadaan berbagai perusahaan HTI yang telah mengalihfungsikan eksistensi hutan alam kawasan Hutan Merang.
“Sebut saja PT Rimba Hutani Mas, yang merupakan salah satu usaha milik Sinar Mas Group, telah mengeksploitasi habis-habisan hutan alam di sana, sementara berdasarkan peraturan Negara dinyatakan bahwa pemanfaatan HTI seharusnya dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif,” jelasnya.
Untuk itulah, pihaknya secara khusus menyatakan sikap kepada Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, pertama mengevaluasi perizinan PT RHM, karena Gubernur Sumsel dan Bupati Muba harus memiliki keberanian mendesak Menhut RI agar izin atau keberadaan PT RHM di kawasan Hutan Merang dievaluasi. Hal ini diperlukan karena nyatanya pemberian izin tersebut telah melanggar aturan yang berlaku, dan bertentangan dengan semangat upaya dilaksanakannya moratorium kehutanan di Indonesia.
“Kedua kami meminta agar Gubernur menuntaskan persoalan illegal logging di kawasan Hutan Merang Muba secara menyeluruh, selain mengkoordinasikan instansi terkait seperti Dishut, TNI, Polri dan Kejaksaan, Gubernur juga kiranya berontribusi mengerahkan berbagai SD termasuk pembiayaan melalui APBD,” pintanya.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s