Sumsel Jadi Pusat Terapi Rehabilitasi Narkotika Indonesia Bagian Barat

Posted: 14/12/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , ,

– Gubernur-BNN MoU Berantas Narkotika
InformasiPagi, Sumsel

Provinsi Sumsel menjadi pilot project pembangunan pusat terapi dan rehabilitasi di Indonesia bertempat di Pagaralam, pembangunan pusat rehabilitasi atau panti rehabilitasi untuk Indonesia Bagian Barat ini akan dimulai Januari 2011. Dipilih Sumsel karena Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dinilai lebih siap dan sangat komitmen dalam pemberantasan narkotika.
Demikian terungkap dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Pemerintah Provinsi Sumsel dengan Badan Narkotika Nasional RI (BNN RI), di Graha Bina Praja Provinsi Sumsel, Senin (13/12). Acara dihadiri langsung Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, Wakil Gubernur Sumsel, H Eddy Yusuf selaku Ketua BNN Provinsi Sumsel, Pelaksana Harian (Lakhar) BNP Sumsel Chozali Hanan, Kapolda Sumsel, Irjend Pol Hasyim Irianto, Kalakhar BNN Komjen Pol Gories Mere, Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambag Utoyo, Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni, Wawako Pagaralam, Bupati OKU, Wabup OKI, Wabup Banyuasin, Wako Lubuk Linggau, dan undangan penting lainnya.
Disela acara, dilakukan penandatanganan antara Pempov Sumsel melalui Gubernur Sumsel dengan Kepala BNN, dan BNN dengan Bupati Empat Lawang, Walikota Lubuk Linggau, dan Wawako Pagaralam dalam rangka percepatan pengembangan pembangunan kapasitas badan narkotika di daerah. Penandatanganan disaksikan Kapolda, Ketua DPRD Sumsel dan Ketua BNP Sumsel.
Pada sambutannya, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengatakan, MoU untuk meningkatkan kemampuan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika khususnya di Sumsel. Pemprov Sumsel sendiri telah menghibahkan tanah untuk Kantor BNNP Sumsel di Jakabaring, begitu juga dengan beberapa kepala daerah, termasuk Pagaralam yang menghibahkan 5 hektar lahan disekitar Gunung Dempo untuk dijadikan panti rehabilitasi narkotika Indonesia bagian barat.
Alex mengatakan, narkoba merupakan musuh utama, untuk itulah Sumsel sangat komitmen memeranginya, dan mengantisipasinya sejak dini dengan membentuk pelajar anti narkotika dengan jumlah 5.000 siswa tersebar di seluruh Sumsel. “Tapi, jangan hanya anak-anak yang kita ingatkan, orang dewasa juga harus diingatkan dan menjadi contoh. Kalaupun ada pejabat Provinsi dan kabupaten/kota terbukti mengonsumsi dan menyalahgunakan narkotika maka sanksinya dipecat dua kali,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN Komjen Pol Gories Mere mengatakan, tidak sedikit orang tua yang kehilangan anak, anak kehilangan orang tua serta keluarga karena narkoba, sehingga persoalan ini perlu diperhatikan bersama. “Tidak ada satu kabupaten pun yang terbebas dari narkoba di Indonesia, sehingga kita harus berbuat seusatu, dengan tekad yang kuat agar mampu menanggulanginya,” kata dia.
Untuk itulah pihaknya berkomitmen menekan angka penyalahgunaan narkoba, salah satunya dengan mendirikan kantor badan narkotika serta panti rehabilitasi di daerah-daerah yaitu BNNP dan BNNK. “Pada anggaran 2011, BNN berencana membangun 10 kantor BNP dan 33 kantor BNN kabupaten/kota,” katanya.
Bahkan, dari 33 Provinsi di Indonesia, Sumsel merupakan provinsi pertama yang didirikan kantor BNNP, BNNK dan Panti Rehabilitasi Narkotika, karena Gubernur Sumsel dinilai sangat komitmen, siap untuk menjadi yang pertama.
“Untuk itulah Januari ini segera kita bangun, kita harap Sumsel menjadi contoh, dan dalam minggu ini Provinsi Sulsel akan menyusul, kemudian Kaltim, Aceh dan lainnya. Bantuan untuk pendirian gedung kantor di Sumsel ini mencapai Rp10 m, tapi untuk pembangunan panti rehabilitasi berkapasitas 250 orang anggarannya Rp50 m,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian angka prevalensi atau jumlah hingga akhir tahun 2008, penyalahguna narkoba di Sumsel hanya 1,6 persen angka ini lebih kecil dibanding angka prevalensi nasoinal yang mencapai 1,99 persen dari penduduk Indonesia. “Berdasarkan itulah, BNN meningkatkan pengembangan kantor dan panti rehabilitasi di Sumsel, untuk mencegah luasnya penyalahgunaan narkoba,” jelas dia.
Pihaknya juga akan membuat lembaga hingga tingkat kecamatan, yang bertugas menerima laporan para penyalahguna yang berminat untuk direhabilitasi. “Dengan UU baru yaitu UU no 35 tahun 2009, ada dua penekanan, pertama para pengedar yang kedapatan tangan minimal 5 gram dapat diancam hukuman mati, kedua penyalahguna tidak dikriminalkan tapi lebih bersifat humanis tidak dipidana, tidak dimasukkan ke lapas melainkan ke panti rehabilitasi,” katanya.
Sedangkan Ketua BNP Sumsel, Chozali Hanan, menambahkan, dalam MoU ini Pemkab Pagaralam menyerahkan lahan 5 hektar untuk kantor BN Kota Pagaralam, yang dijadikan pusat terapi dan rehabilitasi di Indonesia Bagian Barat.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s