Tujuh Desa Diubah Status Menjadi Kelurahan

Posted: 13/12/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Rancangan peraturan daerah (Raperda) pembentukan enam kelurahan baru sedang dibahas di DPRD Kabupaten Empat Lawang, sehingga pada 2011 mendatang, dipastikan tujuh desa di Kabupaten Empat Lawang akan berubah status menjadi kelurahan.
Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja (kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang ke Pemprov Sumsel bersama anggota Pansus I dan II, terkait konsultasi penyusunan ke-15 Raperda Empat Lawang Tahun 2010, di Kantor Gubernur Senin (6/12).
Usai rapat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang, David Hadrianto Aljufri mengatakan raperda tentang pembentukan enam kelurahan baru sedang dibahas di pansus II yang prosesnya sudah memasuki tahap akhir, dan diperkirakan akhir tahun Perda-nya sudah disahkan Bupati berikut 14 Perda lainnya.
Jika sudah menjadi perda, maka tujuh desa yang terkena likuidasi tersebut yakni, Desa Tanjung Makmur menjadi Kelurahan Tanjung Makmur, Tanjung Kupang menjadi Kelurahan Tanjung Kupang, Desa Beruge Tengah dan Desa Pagaralam menjadi Kelurahan Pagar Tengah, Desa Kupang menjadi Kelurahan Kupang, Desa Pasar Pendopo menjadi Kelurahan Pendopo dan terakhit, Desa Beruge Ilir menjadi Kelurahan Beruge Ilir.
Sejauh ini, di Kabupaten Empat Lawang kini memiliki 154 desa, tiga desa persiapan definitif dan dua kelurahan jika enam kelurahan baru terbentuk maka total kelurahan di Empat Lawang akan berjumlah delapan kelurahan.
“Tujuh Desa itu memang sudah saatnya berubah status menjadi kelurahan, bahkan kami telah melakukan study banding ke beberapa daerah baik di Sumsel dan luar Sumsel terkait rencana ini, dan kami bersama pihak eksekutif hampir dua tahun melakukan survei dan kajian untuk membentuk enam kelurahan baru tersebut,” kata Politisi Partai Golkar ini.
David memaparkan, alasan desa-desa tersebut sudah saatnya menjadi kelurahan, pertama jumlah penduduk desa yang akan menjadi kelurahan tersebut sudah melebihi penduduk dalam sebuah desa sebagaiman yang telah diatur dalam Undang-undang atau peraturan dalam negeri. Salah satu contoh, di Desa Tanjung Kupang penduduknya sudah lebih dari 7.000 orang, dengan banyaknya penduduk maka pelayanan seperti pengurusan sertifikat tanah dan lainnya tidak maksimal.
“Itu salah satu alasannya, tapi dengan adanya likuidasi nanti tentu tujuh kepala desa tersebut akan diberhentikan secara terhormat, tapi ketujuh Kades sudah kita temui dan mereka sudah mengerti rencana pembentukan kelurahan baru ini, tapi mereka berharap agar dapat diberi ganti wilayah baru, untuk itulah kita membahasnya dengan Pemprov Sumsel untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Namun, demi peningkatan pelayanan prima untuk masyarakat sendiri, terlebih pembentukan kelurahan di sebuah kabupaten/kota tersebut didukung secara yuridis dalam UU dan PP, maka perubahan status desa menjadi kelurahan sudah saatnya dilakukan. “Secara moral kita dari legislatif dan pemerintah Kabupaten Empat Lawang sedih, karena masa jabatan mereka masih sekitar 3-4 tahun lagi, tapi kita berencana akan memperbantukan para mantan kades tersebut bertugas di kantor kelurahan baru sebagai tenaga honorer,” janjinya.
agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s