Pemohon BHG Tembus 104 Orang

Posted: 13/12/2010 in Uncategorized
Tags: , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Hingga awal Desember 2010, tak kurang 104 berkas pemohon bantuan hukum gratis (BHG) masuk ke Tim BHG di Biro Hukum Provinsi Sumsel. Tidak semua berkas permohonannya didampingi, karena banyak tidak memenuhi persyaratan, untuk sementara hanya 80 pemohon saja yang ditindaklanjuti.
Kepala Biro Hukum Provinsi Sumsel, Ardani SH MH mengatakan, pada tahun 2010 hingga awal Desember, permohonan BHG yang masuk ke pihaknya berjumlah 104 pemohon namun hanya 80 pemohon yang dibantu, baik itu kasus perdata dan kasus pidana.
Untuk sementara ini, ada 22 permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai keputusan Gubernur Sumsel, tentang pedoman pelaksanaan BHG Pemprov Sumsel, dan ada dua pemohon yang sedang diproses penelitian. “Tahun 2009 kemarin, ada total 114 pemohon tapi yang dibantu hanya 70 orang, ada 44 orang tidak dibantu karena tidak memenuhi persyaratan,” kata Ardani diwawancara kemarin, Selasa (7/12).
Lebih lanjut kata Ardani, untuk pendampingan kasus di 2010 pihaknya mampu memenangkan hampir sebagian besar kasus perdata, yang mayoritas masalah pertanahan dan selebihnya ada kasus pidana. “Hasil evaluasi kita selama dua tahun belakangan, masalah yang masuk dan mendominasi adalah kasus pidana menyusul kasus perdata, mayoritas kasus yang didampingi kita Alhamdulillah menang,” jelasnya.
Ardani menerangkan, setelah melakukan rapat dan pembahasan internal dan juga rapat dengan Komisi I DPRD Sumsel, diambil kesimpulan, mulai 2011 mendatang sosialisasi program BHG Pemprov Sumsel akan lebih gencar dilakukan, salah satunya sosialisasi ke berbagai media massa.
Menurutnya, masyarakat atau pemohon yang ingin mendapatkan BHG, syarat utamanya harus miskin, baik secara formal dan de facto, dalam artian secara formal ada surat keterangan miskinnya, secara de facto setelah dicek ke lapangan memang betul-betul miskin.
“Kemudian, pemohon harus dalam posisi mempertahankan kepentingan hukumnya atau tidak ? kalau pemohon merupakan pelaku curanmor termasuk residivis karena sudah berkali-kali keluar masuk penjara atau setelah di cek di lapangan ternyata tidak miskin dan memiliki mobil, motor, rumah, ini tidak akan kita bantu,” jelas dia.
Karena, permohonan ditolak biasanya karena dua faktor, pertama masyarakat tersebut tidak miskin, kedua ternyata tidak dalam posisi mempertahankan kepentingan hukumnya. “Kita hanya membantu pemohon yang benar-benar mempertahankan kepentingan hukumnya, misalnya punya tanah yang diserobot orang, padahal ia miskin tidak miliki pengacara,” katanya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s