30 Persen Perusahaan Langgar Upah Minimum

Posted: 13/12/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , ,

– Disnaker Jarang Tindaklanjuti Perusahaan Pelanggar Upah Minimum

InformasiPagi, Sumsel

Tak kurang 30 persen perusahaan di Provinsi Sumsel khususnya perusahaan minuman, makanan, hotel dan lainnya, melanggar upah minimum yang ditetapkan. Tidak hanya itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel dinilai sering tidak menindaklanjuti laporan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel.
Menurut Ketua SPSI Sumsel, Khaidir Tanjung, berdasarkan pemantauan pihaknya hingga kini, banyak perusahaan makanan, minuman seperti restoran, rumah makan juga hotel dan lainnya di Sumsel, yang memberikan upah para pekerjanya di bawah ketentuan. “Pada umumnya, upah yang diberikan masih banyak di bawah upah minimum, ada yang digaji hanya Rp500 ribu-Rp600 ribu per bulannya,” ungkap Khaidir diwawancara Sabtu (11/12).
Kondisi ini sambung dia, mayoritas terjadi di perusahaan-perusahaan di Palembang karena sebagai ibukota Provinsi Palembang memiliki banyak perusahaan makanan, minuman, restoran dan hotel. “Kalau hotel berbintang mungkin sedikit yang seperti itu, tapi banyak di hotel melati, seperti penginapan-penginapan,” katanya.
Namun, untuk perusahaan karet sejauh ini cukup baik memerhatikan pekerjanya khususnya untuk masalah gaji, karena asosiasi perusahaan karet bekerjasama dengan SPSI, dan terus melakukan hubungan komunikasi terkait masalah pekerja ini. “SPSI juga setiap tiga bulan sekali memantau pelaksanaan upah itu, terutama di pabrik-pabrik,” jelas dia.
Atas perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, pertama pihaknya pertama mengajak pimpinan perusahaan berunding, untuk mematuhi surat keputusan Gubernur tentang upah minimum, jika tidak maka akan dilaporkan ke disnaker yang memiliki hak untuk menindak. “SPSI Sumsel mencatat, sekitar 30 persen perusahaan di Sumsel melanggar dan tidak patuh dengan ketentuan upah minimum, tapi sering yang kita laporkan itu kok malah sering tidak ditindaklanjuti Disnaker ? ” ungkapnya lagi.
Sementara itu, Sekretaris SPSI Sumsel, Sudirman Hamidi SH menambahkan, serikat pekerja tetap berharap, pihak perusahaan memiliki pertimbangan khusus dalam memberikan upah minimum yang layak bagi pekerja khususnya yang berkeluarga, karena terkadang, perusahaan-perusahaan dan para pengusaha belum maksimal memperhatikan hak-hak pekerjanya.
“Tidak hanya upah minimum, contoh lainnya mengenai pemberian Jamsostek, asuransi kesehatan dan lainnya. Kita sangat berharap dengan seimbangnya upah minimum dengan kebutuhan hidup layak nantinya, dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja,” harapnya.agustian pratama

Comments
  1. Umra says:

    Kebutuhan untuk mematuhi upah minimum untuk pekerja harus merupakan hak asasi manusia. Pelanggaran yang harus dibuat parah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s