Upah Minimum Belum Sejahterakan Buruh

Posted: 04/12/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Ajuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel sebesar 13 persen, hingga kini belum ditetapkan karena masih diajukan ke Gubernur Sumsel. Namun secara umum, upah minimum yang ditetapkan masih belum dapat menyejahterakan para buruh.
Demikian terungkap dalam acara musyawarah nasional niaga informatika keuangan dan perbankan, serikat buruh sejahtera indonesia (Nikeuba SBSI), di Hotel Carrissima, kemarin, Selasa (30/11). Munas digelar 29 November–2 Desember 2010, bertema meningkatkan pelayanan secara profesional menuju kemandirian daya dan dana. Dihadiri pihak Apindo, Jamsostek, Disnakertrans Provinsi Sumsel, Nikeuba se Indonesia dan undangan penting lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban mengatakan, tantangan gerakan buruh 10 tahun terakhir belum berubah, dan perjuangan juga belum mampu menyejahterakan buruh, upah minimum buruh lajang yang masih di bawah Rp1,5 juta terus menjadi dilema, sehingga sulit mencapai kesejahteraan. “Namun jangan pesimis, karena tugas serikat buruh sejahtera indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh harus tetap dilakukan,” katanya.
Gerakan buruh dimintanya agar meningkatkan kapasitas dan memiliki visi yang jelas, gerakan buruh harus efisien dan tidak boleh memusuhi pemerintah dan pengusaha, melainkan menjadikan pemerintah tersebut sebagai mitra yang konsttukrtif. “Kalau serikat buruh ini tetap kuat maka masyarakat buruh akan dapat sejahtera,” ujarnya.
Sementara itu, Korwil Nikeuba Sumsel, Darius mengatakan, pada umumnya kehidupan buruh di Indonesia, sampai saat ini kondisinya sangat memrihatinkan karena sekitar 90 persen kehidupan buruh Indonesia masih rata-rata di bawah garis kemiskinan. “Karena harus diakui, jika sebatas UMP dan UMR yang rata-rata 1 juta rupiah, dengan kehidupan dua orang anak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan sulit dipenuhi,” katanya.
Mengenai munas sendiri, pihaknya berharap dapat menghasilkan keputusan terbaik sehingga dapat mencapai kesejahteraan untuk anggota dan masyarakat buruh.
Sedangkan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, Rizal Fathoni mengatakan, pemerintah tidak dapat melakukan penekanan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui upah minimum, karena dalam penentuan upah minimum tersebut telah memiliki koridor berdasarkan kesepakatan bersama. “Kalau menentukan upah minimum itu koridornya sudah jelas, sesuai dimensi yang digunakan untuk menetapkan itu, kita tidak dapat melakukan tekanan,” katanya.
Menurutnya, dalam penentuan upah minimum pihaknya harus mempertimbangkan dua sisi, sisi pertama memikirkan buruhnya dan kedua kelangsungan usahanya, dari pertimbangan dua sisi inilah maka nilai upah minimum diambil dan direkomendsasikan ke Gubernur berdasarkan parameter yang didapatkan.
“Sulit jika kita hanya memandang buruh saja tapi dunia usaha dikesampingkan, tapi keseimbangan antara keduanya terus diupayakan, artinya buruh bisa tetap memenuhi kebutuhannya, perusahaan tidak terbebani,” katanya.
Mengenai UMP 2011 sendiri kata Rizal, sudah dibahas, sudah direkomendasikan namun belum ditetapkan oleh Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Namun UMP Sumsel pada 2009 sebesar Rp824 ribu, pada UMP 2010 sebesar Rp927 ribu, untuk tahun 2011 diajukan meningkatn 13 persen. “Gubernur masih belum ada di tempat, tapi mudah-mudahan meningkat 13 persen dari Rp927 ribu berdasarkan ajuan kita yang sudah final, jadi kita tinggal menunggu pak Gubernur saja,” jelasnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s