Januari, Komisi Informasi Daerah Efektif Bekerja

Posted: 18/11/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Paling lambat awal tahun 2011 mendatang, Komisi Informasi Daerah akan terbentuk, Komisi informasi daerah merupakan lembaga independen yang akan memediasi masyarakat dalam mendapatkan informasi dari pejabat publik.
Pembentukan Komisi Informasi Daerah ini karena Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah efektif berlaku di Sumsel pada 31 April lalu. UU KIP diharap mewujudkan transparansi pemerintahan dan good governance atau pemerintahan yang baik.
”Komisi ini tugasnya nanti mencari data dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dari pemerintah. Kita saat ini kita sedang menjaring anggota komisi informasi daerah yang sesuai UU KIP harus diadakan, bagi yang berminat sudah dapat mendaftarkan diri tanggal 22 November akan ditutup, sejauh ini sudah banyak yang daftar,” kata Kadishub Kominfo Provinsi Sumsel, Ir H Sarimuda MT diwawancara disela open house Wakil Gubernur Sumsel, H Eddy Yusuf di Griya Agung, Rabu (17/11).
Sarimuda menjelaskan, masa kepengurusan komisi informasi daerah ini selama tiga tahun, bagi yang berminat harus tidak boleh terlibat dengan partai politik lima tahun terakhir, tidak boleh ada keterkaitan dengan komisi lain, dan harus bersifat independen. ”Semua kalangan boleh mendaftar, saya ketua tim seleksinya dan beberapa anggota tim seleksi ada dari akademisi Unsri juga dari pusat, dalam waktu dekat kami akan melakukan audiensi dengan komisi IV DPRD Sumsel, untuk melaporkan hasil rekrutmen untuk diseleksi dan dilakukan di fit and propher test,” katanya.
Setelah dilakukan fit and propher test maka DPRD akan membuat ranking penilaian, yang selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin untuk di SK-kan sebanyak lima orang terdiri dari ketua, sekretaris berikut anggota komisi informasi daerah. “Kita harap akhir Desember 2010, komisi ini sudah dapat dilantik Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, sehingga pada awal 2011 sudah efektif bekerja,” jelasnya.
Sarimuda menjelaskan, intinya UU KIP No 14 tahun 2008 untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi dari pejabat publik. “Dengan adanya UU ini sangat baik, untuk pendewasaan berdemokrasi, karena masyarakat diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari pejabat publik, sehingga masyarakat tahu kemana arah pembangunan suatu daerah yang selama ini ditutup-tutupi,” jelas dia.
Namun katanya, tidak semua informasi dari pemerintah dapat diberitahukan kepada masyarakat, seperti informasi tentang rahasia negara atau keamanan Negara. “Misalnya tentang masuknya gembong teroris ke Sumsel, yang sedang dikejar oleh aparat untuk ditangkap. Kita tidak dapat memberitahukannya kepada masyarakat,” pungkasnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s