1,3 Juta Hektar Lahan di Sumsel Terindikasi Terlantar

Posted: 11/11/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Tak kurang 1.367.270,88 hektar (ha) tanah di Sumsel terindikasi terlantar, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel baru menertibkan 3.732 hektar lahan, dengan target penertiban hingga 2011 mencapai 1.159.972,2 hektar lahan.
Demikian terungkap dalam kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Provinsi Sumsel, Hj Percha Leanpuri di Kantor Kanwil BPN Sumsel, kemarin, Senin (8/11). Kedatangan Percha tanpa didampingi para anggota DPD RI lainnya, Percha menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Sumsel kepada BPN Sumsel, mulai dari tarif pelayanan sertifikat tanah, sengketa lahan dan lainnya, yang lalu ditanggapi langsung oleh pihak BPN Sumsel beserta jajarannya.
Dalam presentasinya Kakanwil BPN Sumsel, Suhaily Syam SH MM menyampaikan, BPN Sumsel tengah melaksanakan program penertiban lahan terlantar di Sumsel, yang hingga kemarin terindikasi berjumlah 1.367.270,88 ha lahan terlantar, sementara baru 3.732 hektar lahan saja yang ditertibkan, namun pihaknya menargetkan pada 2011 mendatang penertiban mencapai 1.159.972,2 ha lahan.
“Angka 1,3 juta hektar itu data sementara yang terindikasi, bukan angka pasti karena belum dilakukan penelitian secara detail, tapi hanya laporan-laporan umum dari kabupaten/kota seperti Dinas Perkebunan, pihak Real Estate Indonesia dan lainnya,” jelas dia.
Menurutnya, dari hasil inventarisir sementara tersebut, BPN Sumsel mendapati banyak lahan terlantar dilakukan perusahaan-perusahaan, misalnya diberikan izin pengelolaan kelapa sawit namun pada implementasinya ditanami karet, sehingga dianggap pemerintah sebagai lahan yang terlantar akibat peruntukan yang berbeda.
Ia menjelaskan, setelah dilakukan inventarisasi secara jelas, lahan terlantar tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang dipilih, salah satu kriterianya masyarakat tidak memiliki lahan, masyarakat yang hanya memiiki lahan kurang dari setengah hektar dan lainnya. “Sudah diinventarisasi kita laporkan ke pusat, pemerintah pusat akan melakukan penelitian terlebih dahulu, tim panitia C akan turun ke lapangan, setelah itu dilaporkan lagi ke pusat dan pusat akan menetapkan berapa prosentase lahan terlantar tersebut,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komite I, Hj Percha Leanpuri menjelaskan, banyak kriteria lahan terlantar yang dimaksud, seperti penyalahgunaan izin, lalu HGU yang habis masa berlaku dan lainnya. “Untuk data sementara saja, lahan perusahaan yang bermasalah dengan HGU mencapai sekitar 24.000 hektar, tapi data itu baru hasil invetarisasi belum dilakukan penelitian,” kata dia.
Pihaknya berharap, inventarisasi dan penetapan jumlah lahan terlantar di Sumsel cepat dilakukan, dengan begitu lahan yang terlantar di Sumsel dapat segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga ekonomi kerakyatan akan bergerak.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s