Dinsos Awasi Penipuan Kotak Amal Modus Baru

Posted: 05/11/2010 in Uncategorized
Tags: , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Setelah berhasil membekuk dan membongkar penipuan kotak amal yang ditipkan di rumah-rumah makan, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumsel kini menemukan modus baru penipuan kotak amal, dengan menyebarkan kotak amal memanfaatkan anak-anak kecil dan orang tua.
Kepala Dinsos Provinsi Sumsel, Hj Ratnawati, mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi terhadap aksi penipuan berkedok sumbangan melalui kotak amal, yang memanfaatkan anak-anak kecil atau orang tua untuk meminta-minta ke rumah makan, pasar, atau tempat-tempat publik lainnya.
“Pasca kita menangkap koordinator penipuan kotak amal yang dititipkan di rumah-rumah makan, kita sering mendapati banyak anak-anak kecil atau orang tua di tempat keramaian, mengumpulkan sumbangan membawa kotak amal,” katanya didampingi Kabid Banjamsos Dinsos Provinsi Sumsel, Drs H MS Sumarwan MM.
Selanjutnya, Kabid Banjamsos Dinsos Provinsi Sumsel, Drs H MS Sumarwan MM menjelaskan, Dinsos mengendus adanya perubahan modus penipuan kotak amal, yang semula dititipkan ke rumah-rumah makan, tapi sekarang modusnya secara door to door dan berkeliling. “Kita pernah temukan di beberapa titik di Kota Palembang yang salah satunya kita temukan mereka sedang meminta-minta di rumah makan di Jalan Lektol Iskandar,” ungkapnya.
Menurut Marwan, pihaknya belum dapat memastikan apakah sumbangan dari kotak amal tersebut diperuntukkan panti asuhan, pembangunan masjid, atau untuk pribadi. “Kita masih terus lakukan monitoring dan sedang membaca situasinya, untuk mendukung ini kita tetap akan berkoordinasi dengan koordinator pengawas yaitu Direktur Reserse Kepolisian Daerah Sumsel,” jelas dia.
Dalam menangani kasus-kasus penipuan seperti ini, kata Marwan memang pihaknya tidak dapat berjalan sendiri, namun secara tim dan terpadu seperti dari unsur Dinsos Sumsel, Dinsos Palembang, Polda Sumsel dan Biro Kesra. “Kita tegaskan, barang siapa perorangan/kelompok yang meminta sumbangan berupa uang harus mendapat izin Gubernur (Dinsos) atau kepala daerah setempat, kalau nasional seizin menteri, itu berdasarkan undang-undang no 9 tahun 1961,” terang Marwan.
Pihaknya khawatir, jika tidak melalui lembaga resmi seperti media massa, bank, lembaga masyarakat yang memang terpercaya, uang sumbangan dari masyarakat umum tersebut akan diselewengkan sehingga tidak tepat sasaran.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s