Disnakertrans Tegur Beberapa Perusahaan di Sumsel

Posted: 02/11/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , , , , ,

– Beberapa Perusahaan Di Sumsel Bermasalah Dengan Pekerja
InformasiPagi, Sumsel

Pada tahun 2010 ini, beberapa perusahaan di Provinsi Sumsel ditegur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel, karena dinyatakan bermasalah dengan tenaga kerja/karyawannya. Salah satu masalah tersebut tidak membayarkan gaji.
Hal ini diungkapkan Kepala Disnakertrans Provinsi Sumsel, Rizal Fathoni, saat diwawancara disela acara HUT Emas IKA UNSRI, di Hotel Aryaduta, Senin (1/11).
Ia mengatakan, sejauh ini Disnakertrans Provinsi Sumsel, telah menerima beberapa laporan para tenaga kerja, tentang ketidakberpihakan perusahaan dengan tenaga kerja, seperti perusahaan yang membayar gajinya di bawah upah minimum, perusahaan yang tidak membayarkan gaji karyawan setelah di PHK akibat masalah administrasi dan lainnya.
Namun ia mengaku, dari sekitar 5.000 perusahaan di Sumsel hanya sekitar satu persen yang bermasalah terhadap tenaga kerjanya. “Memang ada beberapa perusahaan di Sumsel yang bermasalah dengan pekerja, tapi sudah kita tindak lanjuti, dan sudah kita mediasi,” katanya.
Sebelum pihaknya melakukan tindakan seperti peneguran terhadap perusahaan, Disnakertrans terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut, dengan mengindentifikasi permasalahan. “Apa memang betul terjadi seperti yang dikeluhkan ? atau ada masalah lain, kalau memang perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka kita minta untuk segera diselesaikan,” jelasnya.
Menurut Rizal, pada 2010 ini salah satu perusahaan yang ditegur pihaknya yaitu perusahaan Mitra Ogan, namun perusahaan tersebut menyepakati untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. “Setelah kita mediasi, akhirnya pihak Mitra Ogan membayarkan gaji yang menjadi permasalahan, sehingga tidak perlu ada penindakan tegas seperti pencabutan izin atau lainnya,” ujarnya.
Selain itu, disinggung mengenai pembahasan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Sumsel, Rizal mengatakan, hingga kemarin belum diadakan rapat tri partit atau rapat yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah. “Rapat baru akan kita lakukan pada pertengahan November yaitu sekitar tanggal 10 November ini,” terang dia.
Terpisah, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumsel, Khaidir Tanjung mengakui, hingga kini masih banyak perusahaan di Sumsel yang membayarkan gaji karyawannya di bawah upah standar minimum. Untuk itulah pihaknya meminta ketegasan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan penindakan.
“Karena Disnaker merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan penindakan itu, sehingga pemerintah harus pro aktif dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan di Sumsel yang melanggar. Kalau kan SPSI hanya sebatas memberikan laporan dan solusi kepada Pemerintah, dan tidak berhak melakukan penindakan,” tutupnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s