BPN Kabupaten/kota Diminta Tidak Curang

Posted: 02/11/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel, meminta BPN kabupaten/kota se Sumsel agar tidak melakukan kecurangan dalam melayani masyarakat, jika ditemukan melakukan kecurangan akan ditindak tegas.
Hal ini ditegaskan Kepala BPN Provinsi Sumsel, Drs H Suhaily Syam SH MM, saat ditanya tentang pembeberan kecurangan pada pelayanan publik di BPN Palembang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Ia mengaku, pasca pengungkapan kecurangan oleh KPK tersebut, dalam tiga bulan terakhir ini BPN-BPN di Sumsel tengah dipantau oleh KPK.
“Kini kita akan tingkatkan pelayanan publik, meski dipantau terus KPK, kami sudah ada SPOP (standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan) yang memang harus dipatuhi, untuk Sumsel Insya Allah penilaian KPK nantinya akan bagus,” harap Suhaily diwawancara Sabtu (30/10).
Tidak hanya KPK, BPN Provinsi Sumsel juga dipantau secara langsung/online oleh Pemerintah Pusat bahkan juga dipantau Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang merupakan unit kerja dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
“Kanwil dapat memantau ke daerah tapi pusat pun juga ikut memantau kita, untuk itu kita tegaskan kepada BPN se Sumsel agar tidak ada lagi kecurangan, dan memang dari dulu harusnya tidak boleh terjadi, kalaupun ada maka akan diambil tindakan tegas,” katanya.
Disinggung mengenai deadline yang dilontarkan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, tentang harus adanya perbaikan di tubuh BPN khususnya BPN Palembang tiga bulan setelah temuan KPK beberapa waktu lalu. Suhaily mengatakan, hal itu telah ditindaklanjutinya, bahkan, Gubernur Sumsel, telah menyurati seluruh Bupati/Walikota se Sumsel untuk menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kelompok masyarakat dan lainnya, khususnya mengenai pelayanan publik di BPN.
Seperti diketahui sebelumnya, di seminar pemberantasan korupsi, dengan tema pemberantasan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diadakan di Hotel Aryaduta Kamis (30/9). KPK membeberkan kecurangan beberapa pelayanan publik di Kota Palembang, mulai dari pelayanan publik di BPN, samsat, catatan sipil, kantor imigrasi, notaris dan lainnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin meminta seluruh pelayanan publik yang ditemukan curang untuk segera memperbaikinya, jika tidak ada perubahan hingga tiga bulan ke depan, kantor pelayanan publik tersebut perlu ditindak.
“Ini semua memang terjadi di Palembang, ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita ke depan untuk diperbaiki. Dalam tiga bulan ke depan kita akan lihat apakah ada perbaikan, kalau masih terjadi seperti ini maka perlu ditindak, kalau kasusnya skala besar dan melibatkan pejabat negara maka tidak akan ada ampun lagi,” tegas Alex.Agustian Pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s