KPI Siapkan Denda Untuk Tayangan Iklan

Posted: 23/10/2010 in Uncategorized
Tags: , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Industri siaran harus mulai berhati-hati, pasalnya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP) tengah menyusun strategi tegas, untuk membuat jera industri siaran yang melanggar aturan yang ditentukan.
Demikian terungkap dalam acara sosialisasi pedoman prilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS) di Ruang Akasia Hotel Royal Asia Sabtu (16/10). Acara dihadiri Karang Taruna, Soksi, FUI, KPAID, KPID, Media Penyiaran dan lainnya.
Dalam presentasinya, Anggota KPI Pusat, Yazirwan Uyun mengatakan, berdasarkan data terakhir yang dicatat pihaknya, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima KPI cenderung meningkat drastis setiap tahun, pada 2007 pengaduan berjumlah 1335, pada 2008 sebanyak 3510 pengaduan, pada 2009 mencapai dua kali lipat yaitu 7518 pengaduan, sementara pada 2010 hingga September sudah mencapai 4924 pengaduan. Pengaduan terbanyak pada program reality show sebanyak 1186, menyusul sinetron/FTV sebanyak 742, iklan sebanyak 481 dan infotaintment berjumlah 354 pengaduan.
Menurutnya, sanksi administratif tidak membuat kapok industri penyiaran untuk melanggar, untuk itulah pihaknya berencana memberlakukan sanksi denda dengan nominal tertentu agar industri penyiaran yang melanggar tidak mengulangi lagi, namun pihaknya baru akan memberlakukan denda pada tayangan iklan, menyusul yang lainnya.
“Pemberian denda bisa dilakukan seperti untuk tayangan porno, kasar, kekerasan dan lainnya, tapi dalam UU penyiaran KPI tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada yang melanggar, untuk itu UU ini perlu direvisi agar industri penyiaran dapat jera didenda. Misalnya, kalau menyiarkan tayangan yang melanggar didenda Rp200 juta, tentu mereka tidak akan mengulang,” kata dia saat memberikan materi.
Uyun berharap media penyiaran memerhatikan perlindungan anak, remaja dan perempuan, menghormati hak privasi dan pribadi, harus ada pembatasan dan pelarangan kekerasan dan sadisme, pelarangan muatan seksual. Dalam peliputan bencana alam, musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan masyarakat yagn terkena bencana alam, tidak menambah penderitaan atau trauma korban, peliputan hukuam mati juga dilarang disiarkan.
Hal senada diungkapkan, anggota KPI Pusat lainnya, Mochammad Riyanto SH MSI, ia menjelaskan, pada 2011 mendatang KPI Pusat akan menerapkan sanksi tegas kepada industri siaran, bahkan pihaknya akan menambah petugas khusus yang dipersiapkan hanya untuk menonton televisi, untuk melihat pelanggaran siaran. “Ini akan diterapkan, mudah-mudahan 2011 nanti sudah kita lakukan pengawasan sistem realtime ini, dan akan diberikan dua hari setelah terjadinya pelanggaran,” tegasnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s