Target Realisasi Pendapatan Daerah Baru 65 Persen

Posted: 22/10/2010 in Uncategorized
Tags: ,

InformasiPagi, Sumsel

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumsel, mencatat hingga triwulan ketiga 2010 realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 65 persen.
Menurut Kadispenda Provinsi Sumsel, Selamat Bamim, realisasi pendapatan daerah hingga triwulan ketiga 2010, sudah mendekati target tahapan yaitu mencapai 65 persen, dari target APBD secara keseluruhan yang mencapai sekitar Rp3 Triliun. ”Target tahapan yang harus dicapai setiap bulannya mencapai 8,3 persen, dan target secara keseluruhan sampai September sudah mencapai 65 persen,” jelasnya diwawancara Sabtu (9/10).
Selamat menjelaskan, pencapaian target pendapatan daerah khususnya di sektor pajak dipengaruhi terhadap kondisi perekonomian masyarakat. Jika masyarakat makmur maka pajak mudah dipungut, sebaliknya jika harga-harga turun seperti harga karet dan harga sawit turun maka pendapatan dari sisi pajak akan macet. ”Tahun ini kondisi perekonomian agak relatif normal, kalau kondisinya seperti sekarang tidak ada perubahan, Insya Allah target akan tercapai pada akhir tahun nanti,” kata dia.
Untuk dapat mencapai target tersebut, pihaknya juga giat melakukan pemantauan ke samsat-samsat kabupaten/kota, yang tidak lain untuk melihat perkembangan sentra pelayanan publik tersebut, apakah sudah ada perbaikan atau masih seperti dulu, atau juga masih banyak calo yang berkeliaran.
Namun ia mengaku, aksi percaloan di samsat khususnya samsat Palembang sudah tidak ada lagi, karena pihaknya selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan, melalui piket-piket pengawasan, baik dari pihak kepolisian maupun Dispenda sendiri. ”Petugas piket ini secara diam-diam melakukan pengawasan, tanpa diketahui para petugas pelayanan publik yang sedang bekerja,” katanya.
Saat disinggung mengenai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada pelayanan drive thru yang belum maksimal, pihaknya akan melakukan perbaikan, dan sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya penarikan biaya di luar biaya yang ditentukan khususnya pada pelayanan drive thru.
Terkait deadline harus adanya perbaikan pelayanan publik di samsat dalam tiga bulan ke depan oleh Gubernur, Selamat mengatakan siap membenahinya. ”Permintaan Gubernur itu bukan hanya untuk samsat, tapi seluruh pelayanan publik, yang jika dalam tiga bulan tidak dapat dibenahi akan disanksi. Kita sendiri harus siap memperbaikinya,” katanya.
Seperti diketahui sebelumnya, KPK membeberkan kecurangan beberapa pelayanan publik di Kota Palembang, mulai dari pelayanan publik di badan pertanahan, samsat, catatan sipil, kantor imigrasi, notaris dan lainnya. Saat itu, Gubernur berjanji, jika tidak ada perubahan hingga tiga bulan ke depan, kantor pelayanan publik tersebut perlu ditindak.
“Ini semua memang terjadi di Palembang, ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita ke depan untuk diperbaiki. Dalam tiga bulan ke depan kita akan lihat apakah ada perbaikan, kalau masih terjadi seperti ini maka perlu ditindak, kalau kasusnya skala besar dan melibatkan pejabat negara maka tidak akan ada ampun lagi,” tegas Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin saat dimintai tanggapan tentang temuan kecurangan pelayanan publik di Palembang.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s