Pemprov Ukur Ulang Lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya

Posted: 22/10/2010 in Uncategorized
Tags:

InformasiPagi, Sumsel

Untuk memastikan lahan yang digunakan sesuai dengan persil dan sertifikat yang dimiliki, dan untuk menghindari kesalahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) tengah melakukan pengukuran ulang lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya di Jalan Gubernur Bastari, Jakabaring.
Pantauan di lapangan kemarin, Jumat (8/10), tampak tim terpadu terdiri dari unsur Biro Pemerintahan Provinsi Sumsel, puluhan aparat Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel, aparat kepolisian dan TNI serta petugas lainnya melakukan pengukuran dan pengecekan peta dan sertifikat lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya.
“Tim terpadu sedang melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya, dan juga tanah untuk kegiatan SEA Games lainnya. Seperti pengukuran persilnya, menyesuaikan persil dengan sertifikat yang dimiliki Pemprov Sumsel,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Sumsel, H Mukti Sulaiman.
Menurutnya, masalah lahan yang digunakan untuk pembangunan masjid dan pembangunan fasilitas pendukung SEA Games di Jakabaring semua sudah rampung, tidak ada kendala lagi. “Lahan Pemda yang akan digunakan sudah jelas, kita telah melakukan sosialisasi dengan para pemilik bangunan yang memanfaatkan lahan Pemprov Sumsel, intinya sudah tidak ada masalah, kita sekarang sedang menghitung dan melakukan pengukuran lahan,” katanya lagi.
Sementara itu, Kasat Pol PP Sumsel, Muslimin juga mengatakan,
dalam proses pengukuran kemarin pihaknya menurunkan sekitar 20 personel, namun Sat Pol PP hanya mendampingi proses pengukuran, bekerjasama pihak kepolisian dan TNI.
Disinggung mengenai apakah akan ada penertiban, menurut Muslimin penertiban tidak akan dilakukan karena sebelumnya masyarakat pengguna lahan Pemprov Sumsel sudah disosialisasilkan beberapa kali, hasilnya masyarakat tersebut akan membongkar sendiri bangunan yang didirikan mereka.
“Penertiban belum akan dilakukan, tapi kita sudah kirimkan surat kepada mereka, mengimbau mereka agar membongkar sendiri bangunan yang didirikan, dan mereka secara sukarela akan membongkar sendiri tanpa harus ada penertiban. Karena sebenarnya mereka mendirikan bangunan di daerah milik jalan (DMJ) yang memang tidak diperbolehkan sesuai peraturan,” jelasnya.
Sedangkan salah satu warga setempat yang memanfaatkan lahan Pemprov, Bambang mengaku, ia telah tinggal di lokasi tersebut sejak 30 tahun lalu, dan ia bersedia akan pindah jika memang sudah akan dilakukan pembangunan oleh Pemprov Sumsel. “Di sini ado sekitar 10 kepala keluarga lebih,” kata penarik becak ini.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s