Gubernur Usulkan Tambah Tiga Tenaga BPKP

Posted: 22/10/2010 in Uncategorized
Tags: , ,

InformasiPagi, Sumsel

Agar pengelolaan keuangan berjalan lebih maksimal, transparan, profesional tanpa masalah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) terwujud, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin meminta kepala daerah di Sumsel merekrut tenaga ahli keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan Gubernur mengusulkan kepada Kepala BPKP mengirimkan tiga tenaga ahli keuangan lagi untuk ditempatkan di Pemprov Sumsel.
Hal ini diungkapkan Gubernur dalam acara penandatanganan MoU dan Pemaparan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tentang peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), di Graha Bina Praja Sumsel, Selasa (13/10).
MoU dihadiri Wagub Sumsel, H Eddy Yusuf, Sekda Provinsi Sumsel, H Yusri Effendi Ibrahim SH MM, Rektor Unsri, Badia Parizade, Kepala BPKP, DPRD Sumsel, Pengadilan Tinggi Palembang, Bupati/Walikota se Sumsel, salah satunya Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, mengatakan, agar sistem pengelolaan keuangan di Pemprov Sumsel aman tanpa masalah, sejak ia menjabat menjadi Gubernur, ia meminta BPKP mengirimkan seorang pejabat ahli keuangan untuk ditugaskan mengelola keuangan di Pemprov Sumsel. “Akhirnya dikirim pak Laonma PL Tobing dari BPKP Surabaya, saya merasa aman karena diharapkan yang kita kerjakan sesuai aturan, saya tidak ragu dengan pak Tobing,” kata Gubernur.
Bahkan, Gubernur kembali mengusulkan kepada Kepala BPKP untuk mengirimkan beberapa tenaga ahli keuangan lagi untuk diperbantukan ke Pemprov Sumsel. “Kami minta tiga tenaga lagi pak, sehingga dari awal sampai ke depan sistem keuangan dan semua pekerjaan kami bisa berjalan baik tanpa masalah lagi, dan kalau ada gejala sejak dini dapat diperbaiki,” pintanya.
Tidak hanya itu, Gubernur juga meminta para Bupati/Walikota untuk melakukan hal yang sama dengan merekrut tenaga BPKP untuk bidang keuangan di daerahnya. “Saya intruksikan, agar Bupati/Walikota menggunakan tenaga profesional BPKP untuk pengelolaan keuangan, demi keamanan dan jaga sistem keuangan kita sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan, karena kalau salah dan tidak tahu administrasi pasti akan dipertanggung jawabkan,” pintanya.
Mengenai MoU sendiri, menurutnya, sebagai bentuk komitmen penuh Pemprov Sumsel dalam mewujudkan good goverment, dan Pemprov Sumsel dalam pelaksanaannya Pemprov sudah bekerjasama dengan BPKP baik tentang kebijakan akutansi dan lainnya. Saat ini juga Pemprov bekerjasama untuk implementasi teknologi informasi Simda keuangan, barang milik daerah dan untuk penyusunan APBD Pemprov Sumsel 2011. “Semoga MoU dapat meningkatkan kerjasama dibidang pengelolaan keuangan daerah, dan Pemprov Sumsel mendapatkan opini wajar tanpa kecualian dari BPKP,” ujar Alex.
Terakhir ia meminta SKPD dan Bupati/Walikota mendukung kerjasama dengan BPKP, demi pembenahan pengelolaan keuangan di masing-masing daerah, yang transparan, akutable dan dapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPKP, yang akhirnya mewujudkan good goverment. “Pada 2011 nanti, Sumsel akan menjadi tuan rumah SEA Games, kita banyak membangun infrastruktur, sehingga kerjasama dengan BPKP diharapkan pembangunan berjalan baik dan sesuai aturan perundangan, serta tidak ada masalah di kemudian hari,” kata Gubernur.
Sementara itu, Kepala BPKP Prof. Mardiasmo Ak MBA PhD, mengatakan, pihaknya datang untuk memberikan asistensi kepada daerah dalam penggunaan anggaran daerah dan melatih sistem pengelolaan aset daerah. Ia mengungkapkan, dari sisi ketepatan waktu penyusunan APBD, pihaknya mencatat dari 16 Pemda se Sumsel baru tiga daerah yang tepat waktu, dan sebanyak 82 persen tidak tepat waktu.
Menurutnya, peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan di Sumsel harus ditingkatkan, apalagi Sumsel memiliki banyaknya event dan pembangunan di Sumsel termasuk proyek Tanjung Api-api (TAA), BPKP pusat dan provinsi harus menjadi mitra pembangunan di Sumsel. Ia juga menyambut baik Gubernur yang meminta tambahan tenaga ahli keuangan untuk ditempatkan di Pemprov Sumsel.
“Kita segera kirim lagi, Bupati/Walikota juga banyak yang minta seperti OKU dan kita akan bantu, sekaligus dilakukan pendampingan, agar mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian. Memang ada satu daerah di Sumsel nilainya tidak wajar, faktornya saya belum lihat, tapi pada umumnya di penataan aset, kesalahan pencatatan belanja barang dan lainnya,” ungkapnya.
Sedangkan, dalam laporannya, Kabiro Keuangan dan Aset Provinsi Sumsel, Laonma PL Tobing, mengatakan, pelaksanaan MoU antar Pemprov Sumsel dan BPKP tentang pengembangan manajemen pemeirntahan daerah, bertujuan untuk pengembangan manajemen pemerintahan dalam mewujudkan good goverment di lingkungan Pemprov Sumsel yang ruang lingkupnya pemberian asistensi pemanfaatan anagaaran dan lainnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s