Pemprov Sambut Baik Usul Perda Halal MUI

Posted: 30/09/2010 in Uncategorized
Tags: , , , ,

– Pemprov Siap Terima Usulan Perda Halal MUI
InformasiPagi, Sumsel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), siap menerima usulan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel, mengenai peraturan daerah (perda) halal. Namun, prosesnya panjang, harus melalui beberapa proses administrasi dan atas persetujuan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin.
Menanggapi rencana usulan MUI Sumsel tentang penerbitan perda halal, Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Ardani SH MH mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum menerima usulan perda dari MUI Sumsel, baik itu berupa surat ataupun draf rancangan perda. Namun, ia menjelaskan, jika ada usulan perda dari MUI tidak serta merta diterbitkan, karena harus melalui beberapa tahapan.
“Ketika menerima usulan, kita akan membahasnya dulu dengan instansi terkait, apakah ini kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi atau kewenangan kabupaten/kota. Kalau pun wewenang provinsi, usulan tersebut cocoknya masuk sebagai Perda atau peraturan gubernur (pergub),” jelas Ardani diwawancara di Kantornya, kemarin, Rabu (29/9).
Pihaknya tetap akan menyambut baik, jika ada usulan dari MUI khususnya mengenai Perda halal, karena dalam menerbitkan peraturan memang harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. “Materi usulan itu nanti akan kita bahas, dan dilaporkan ke Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, baru akan dibentuk tim penyusunan draf raperda. Tapi, tidak sampai disitu saja, harus dilakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media massa, untuk menerima masukan masyarakat jika ada. Bahkan dengan adanya PP 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD, setiap pengusulan perda baru diwajibkan membuat naskah akademis,” paparnya.
Naskah akademis yang dimaksud, pihak pengusul dalam hal ini MUI Sumsel, harus bekerjasama perguruan tinggi melakukan penelitian terhadap perda tersebut, mulai dari latar belakang, landasan hukum dan lainnya yang dibuat dalam satu buku. “Pembuatan naskah akademis itu juga tidak sembarangan, sama seperti buku ada Bab I,II,III dan IV, jadi penerbitan perda baru tidak bisa cepat, bahkan dari tahap pengusulan hingga persetujuan dari DPRD bisa memakan waktu hingga tiga bulan lamanya,” jelasnya.
Terpisah sebelumnya, Ketua MUI Sumsel, KH Sodikun menyampaikan, MUI Sumsel sangat berkeinginan Pemprov Sumsel menerbitkan perda halal bagi produk makanan, minuman, obat-obatan hingga kosmetik di Sumsel. “Kita pernah komunikasikan ini kepada Pemprov Sumsel beberapa tahun lalu, dan memang pada kepemimpinan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin belum disampaikan, tapi sudah kita rencanakan akan lakukan pengusulan,” katanya.
Menurut Sodikun, Provinsi Sumsel harus berani memelopori penerbitan perda halal, karena Sumsel selama ini menjadi pelopor dari segala bidang khususnya di bidang agama dan menjadi percontohan nasional. “Kita harus punya payung hukum khususnya peraturan tentang produk halal, dan seharusnya peraturan mengenai kehalalan produk ini harus ada, mengingat selama ini banyak daging sapi dioplos dengan daging babi, produk pangan, obat dan kosmetik yang diragukan kehalalannya, yang digunakan oleh umat Islam di Sumsel,” ungkapnya.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s