KPK Beberkan Kecurangan Pelayanan Publik di Palembang

Posted: 30/09/2010 in Uncategorized
Tags: , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kecurangan beberapa pelayanan publik di Kota Palembang, mulai dari pelayanan publik di badan pertanahan, samsat, catatan sipil, kantor imigrasi, notaris dan lainnya. Gubernur berjanji, jika tidak ada perubahan hingga tiga bulan ke depan, kantor pelayanan publik tersebut perlu ditindak.
Hal ini terungkap dalam seminar pemberantasan korupsi, dengan tema pemberantasan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diadakan di di Aryaduta Kamis (30/9) kemarin.

Acara kemarin, dihadiri langsung Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, PLT Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Sumsel, H Yusri Effendi Ibrahim SH MM, PLT Ketua KPK M Jasin, Deputi Pencegahan KPK Eko Soesamto Tjiptadi, Perwakilan Ombudsman RI, Masdar Mashudi, Ketua DPD RI Irman Gusman beserta anggota DPD RI asal Sumsel, Aidil Fitrisyah dan Percha Leanpuri, Bupati/Walikota se Sumsel, unsur muspida Provinsi Sumsel, unsur muspida Pemko Palembang, camat-camat se Palembang, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lainnya.

Seminar kemarin dibuka dengan sambutan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, menurut Gubernur korupsi merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan terbesar yang dapat merampas masa depan bangsa, meski Indonesia giat dan berkomitmen memberantas serta memerangi berbagai bentuk korupsi, namun tidak menutupi Indonesia sebagai negara terkorup di dunia dengan indeks korupsi mencapai 2,8.

“Pengukuran indeks ini, kalau nilainya nol maka sangat korup, kalau indeksnya 10 artinya sangat bersih, dengan mendapatkan indeks 2,8 ini artinya sangat memrihatikan jika dibandingkan negara tetangga seperti Brunai yang indeksnya hanya 5 dan thailand hanya 3,3,” kata Gubernur.
Tidak hanya itu, Indonesia juga urutan teratas negara terkorup dari negara tujuan investasi, sementara Negara tetangga Singapura merupakan Negara yang paling tidak korup. Dengan masih adanya stigma negara terkorup ini, membuat pemberantasan korupsi di Indonesia harus dimaksimalkan, sehingga tata kelola pemerintah haruslah baik, konkrit dan solutif.

“Meski terindikasi buruknya pelayanan publik dan maraknya perkara korupsi, tapi kita tetap harus optimis, karena banyak pemerintah daerah yang sudah mampu perbaiki pelayanan publiknya, karena semangat otomomi daerah memberikan peluang luas daerah memunculkan inovasi dan meningkatkan pelayanan publik, seperti pelayanan satu atap untuk memangkas birokrasi sreta menutup celah korupsi, yang telah dilaksanakan Pemprov Sumsel melalui one stop service PTSP di kantor BPMD Sumsel,” kata Alex.

Pemprov Sumsel juga telah berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi, dan meminta perangkat daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, demokrastis, jujur, bertanggung jawab, akutanbel, dengan merubah pola pikir, memperbaiki kinerja birokrasi. “Pemprov Sumsel juga telah membentuk tim monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan pelayanan publik,” katanya lagi.

Dengan beberapa komitmen peningkatan pelayanan publik, Sumsel sudah mendapatkan penghargaan pelayanan publik, mulai dari investmen award karena dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang baik, lalu mendapatkan piagam regional champion yaitu salah satu provinsi yang termasuk dalam seven region champion 2010 dan penghargaan lainnya. Namun, Sumsel tidak boleh puas dengan pelayanan publik yang ada dan tetap harus memotivasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Melalui seminar kemarin diharapkannya, dapat menyadarkan semua pihak bahwa korupsi masih menghantui Indonesia sehingga harus diberantas, dicegah, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta reformasi birokrasi. Selain itu, seminar diharapkan juga menghasilkan rumusan yang dapat jadi masukan dalam upaya pemberantasan korupsi dalam meningkatkan pelayanan publik di Sumsel. “Pemberantasan korupsi ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi semua lapisan dan partisipasi semua elemen masyarakat untuk memberantas korupsi di lapangan,” tutupnya.

Setelah itu, Pimpinan KPK M Jasin yang menjadi Keynote Speaker seminar menyampaikan, tentang kondisi pelayanan publik secara global dan juga di Palembang, disela materinya Jasin secara mengejutkan membeberkan rekaman video yang diambil secara diam-diam atau tersembunyi (hidden camera-red), dari berbagai pelayanan publik di Palembang seperti di Kantor BPN Palembang, Kantor Notaris, Dinas Catatan Sipil Palembang, Kantor Samsat Palembang, Pelayanan Pembuatan SIM di Polresta, Imigrasi dan lainnya. Dalam video tersebut terlihat setiap kantor pelayanan publik melakukan kecurangan dengan menarik biaya yang seharusnya tidak ada, atau memangkas birokrasi dan persyaratan dengan biaya tertentu.

Disetiap video yang ditampilkan, tak sedikit para undangan yang hadir tertawa geli salah satunya saat KPK membeberkan aksi warga saat memberikan uang di Kantor Pelayanan Catatan Sipil Palembang di Jalan Demang Lebar Daun. Banyak juga yang bertepuk tangan sebagai wujud apresiasi KPK membeberkan rahasia yang selama ini ditutup-tutupi di kantor pelayanan publik tersebut, bahkan tidak sedikit sesama pejabat melihat satu sama lain dan baru menyadari kantor temannya didatangi KPK. “Video ini kita ambil beberapa bulan sebelum kita datang ke sini, inilah kenyataan di lapangan, kalau tadi kita pantau di beberapa pelayanan publik semuanya terlihat bagus,” katanya.

Seharusnya kata Jasin, ke depan segala pembiayaan yang membebani masyarakat untuk ditiadakan, dan sistem pelayanan diperbaiki. “Di Kantor BPN semua loket menerima uang dan beberapa konsumen bebas masuk ke ruang layanan administasi, seharusnya konsumen cukup di depan saja. Di kantor notaris penyelesaian surat memakan waktu lama dengan biaya yang cukup tinggi, di Dinas Capil Palembang, pengguna jasa memberikan uang loketnya belum dipisahkan, sehingga peluang menyalahkgunakan uang,” ungkapnya.

Di Kantor Samsat sambung Jasin, konsumen terlihat menyerahkan uang bukan di loket kasir, pelayanan drive thru yang dijanjikan tujuh menit ternyata lebih dari 10 menit, begitu juga di kantor imigrasi yang masih terjadi kecurangan. Di Polresta Palembang pembuatan SIM masih tidak sesuai prosedur, banyak yang membayar administrasi tanpa melalui ujian.

“Para pimpinan kantor pelayanan publik ini mungkin baik dan ingin berbuat baik tapi oknum pegawai di bawah yang berbuat curang, ke depan semuanya ini harusnya tidak ada lagi. Tayangan ini menjadi pengingat dan untuk menyadarkan pimpinan instansi bahwa masih ada kecurangan yang harus diperbaiki. Ini bukan potret secara keseluruhan, tapi ini pekerjaan rumah bagi kita semua,” sampainya.
Menurutnya, yang menjadikan pelayanan publik tidak baik ialah dari segi transparansi, segi pemberi pelayanan, akuntabilitas, biaya tambahan dan lainnya. “Kalau memang biaya yang ditentukan 50 dollar atau 100 ringgit ya itu saja, jangan ada biaya tambahan lain, prosedur pelayanan juga harus melalui banyaknya meja, sehingga peluang transaksi suap semakin besar. Jadi selain mendidik masyarakat pemberi pelayanan juga harus dididik, kalau ada yang melakukan penyimpangan harus ditegakkan penindakan hukum secara konsisten, dan jika pelayanan publik telah baik, maka peluang korupsi bisa diminimalisir,” terang dia.

Sedangkan, Ketua DPD RI Irman Gusman menambahkan, korupsi berkembang diberbagai daerah, dan hingga 2010 sejak otonomi dilakukan, ICW menyoroti meningkatnya praktek korupsi, seperti di anggaran APBD, anggaran pemekaran daerah, anggaran penanggulangan bencana, kunjungan kerja dan lainnya, yang kesemuanya harus dibenahi.

“Dengan seminar ini, mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, tanpa suap dan sogokan, ini harus menjadi komitmen kolektif dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Karena dengan maraknya korupsi akan memberikan pengaruh tidak positif di mata Internasional, ini harus menjadi catatan kita di tahun 2010,” kata dia.

Kemudian, masing-masing kantor pelayanan publik melakukan presentasi dihadapan para undangan, yang masing-masing diberikan waktu lima menit, mulai dari Samsat Bandung Timur, Polresta Palembang, Imigrasi Palembang, BPN Palembang, Inspektur Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang, namun karena keterbatasan waktu Samsat Palembang, Dinas Capil Palembang, Dishub, Dinas Tata Kota, TPSP, Disnaker, BPN tidak memberikan materi.
Disela pemaparan materi dari kantor pelayanan publik tersebut, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, KPK, Ombudsman, DPD RI melakukan konferensi pers.

Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dimintai tanggapan tentang tayangan video buruknya pelayanan publik di Palembang, Gubernur mengatakan, itu memang terjadi di Palembang. “Ini semua memang terjadi di Palembang, ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kita ke depan untuk diperbaiki. Dalam tiga bulan ke depan kita akan lihat apakah ada perbaikan, kalau masih terjadi seperti ini maka perlu ditindak, kalau kasusnya skala besar dan melibatkan pejabat negara maka tidak akan ada ampun lagi,” tegas Alex.

Sedangkan, Perwakilan Ombudsman, Masdar Mashudi menambahkan, pihak Ombudsman menangani soft corruprtion sementara KPK menangani hard corruption. “Jika itu merugikan keuangan negara maka itu domain KPK jika tidak maka termasuk domain ombudsman seperti pelayanan yang seharusnya ramah tapi angkuh, prosedur yang seharusnya singkat tapi diperpanjang dan lainnya,” kata Masdar.

Ia menyarankan, bagi masyarakat yang ingin melaporkan keluhan-keluhan masalah korupsi atau pelayanan publik yang tidak memuaskan dalam skala kecil, maka dapat dilaporkan ke ombudsman salah satunya melalui website http://www.ombudsman.go.id. “Tapi, pada 2011 nanti kita akan membuka kantor cabang di setiap provinsi,” katanya.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s