69 Motif Songket Belum Dipatenkan

Posted: 23/09/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Dari 91 motif songket yang ada, hingga kini baru 22 motif songket yang dipatenkan, sisanya sebanyak 69 motif songket belum dipatenkan. Belum dipatenkannya 69 motif songket tersebut karena terkendala pada berkas administrasi.
Pemerhati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) songket Palembang, Asnedi mengatakan, pada periode tahun 2004 – 2007 ia menjadi Staf Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sumsel, yang mengurusi proses HaKI songket Palembang. Bahkan karena ingin mendalami masalah HaKI Songket ia mengambil tesis mengenai HaKI Songket Palembang dan mendapatkan nilai A untuk tesisnya di pendidikan S2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Unsri tersebut pada 2010 ini.
Menurutnya, tidak semua motif songket Palembang terdaftar di Direktorat Jenderal HaKI Departemen Hukum dan HAM RI, bahkan motif Songket Berante Berakam pada kaos klub Sriwijaya Football Club (SFC) yang akan dipakai di musim kompetisi tahun ini juga belum terdaftar.
“Motif songket Palembang yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI saat ini baru sebanyak 22 motif seperti Bungo Intan, Lepus Pulis, Nampan Perak, Limar Beranti dan lainnya, yang terdaftar dengan nomor C00200402293-2414-35. Tapi, untuk Songket Lepus Bintang Berakam, Nago Besaung, Limar Tigo Negeri Tabur Intan, Limar Tigo Negeri Cantik Manis, Lepus Bintang Penuh, Limar Penuh Mawar Berkandang dan lainnya, masih belum terdaftar,” ungkap Asnedi yang menjabat Kasi Adm. Keamanan dan Tata Tertib Lapas II Anak Pakjo ini.
Ia juga menerangkan, pada awalnya yaitu tahun 2004 Pemko Palembang telah mengusulkan pendaftaran HKI untuk produk batik dan tenun tradisional Kota Palembang, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 71 motif songket. Lalu, pada tahun 2006 lalu Gubernur Sumsel mengusulkan lagi 20 motif Songket tambahan untuk didaftarkan kembali ke HaKI. “Permohonan pendaftaran HaKI dapat didaftarkan melalui Kanwil Hukum dan HAM, tapi keputusan finalnya ada di Dirjen HaKI RI di Tangerang,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai HaKI ini, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sumsel Provinsi Sumsel, DR Ekowati Retnaningsih SKM M Kes, menjelaskan, Sumsel sudah membentuk sentra HaKI dengan SK Gubernur bernomor 280/KPTS/BALITBANGDA/2010. ”Di Balitbangda kita bentuk satu unit yang dinamakan Sentra HKI, Sentra HKI ini bersekretariat di Kantor Balitbangda Provinsi Sumsel. Kita ingin sentra HKI ini berfungsi dengan optimal, melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Sumsel ini, baik hak kekayaan komunal atau hak kekayaan personal, untuk mengantisipasi agar tidak tidak didaftarkan oleh daerah atau negara lain,” katanya.
Menurutnya, hak kekayaan komunal itu adalah hak kekayaan hidup yang ada di masyarakat seperti Batik Songket dan lainnya yang sudah ada sejak dulu. Sedangkan hak kekayaan personal yaitu hasil–hasil penelitian atau penemuan para peneliti baik peneliti resmi seperti PNS atau dosen, atau masyarakat yang mempunyai banyak penemuan juga harus diamankan.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s