Triwulan 2010, PTSP Layani 81 Perizinan

Posted: 22/04/2010 in Uncategorized
Tags: , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Sejak di launching oleh Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin pada 11 Agustus 2009 lalu, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel, telah melayani banyak pengurusan perizinan, untuk tri wulan 2010, setidaknya sudah 81 perizinan telah dilakukan. Pengurusan perizinan terbanyak, yaitu perpanjangan perizinan ketenagakerjaan.
Kepala BPMD Sumsel, Ir Permana MMA di ruang kerjanya Rabu (21/4) mengatakan, untuk sementara PTSP melayani pengurusan 23 jenis perizin, 17 jenis non perizinan. Pelaksanaannya dibantu tim teknis beranggotakan 25 pejabat perwakilan masing-masing SKPD. “Dengan adanya PTSP ini, kita harap dapat memberikan pelayanan yang mudah untuk perizinan dan nonperizinan bagi investor, yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Sumsel,” kata Permana.
Sementara itu, Kabid Pelayanan dan Perizinan BPMD Sumsel, Ir Mustawani CK MSi menambahkan, sejak launching tahun lalu, hingga tri wulan ketiga 2010, PTSP telah melayani 81 perizinan, dengan mayoritas pengurusan perizinan ketenagakerjaan, menyusul perizinan usaha penyalur alat kesehatan, perizinan usaha industri primer, perizinan pemanfaatan air bawah tanah, perizinan usaha perkebunan, perizinan usaha jasa transportasi dan lainnya.
“Per tri wulan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin telah melaporkan hal ini ke Mendagri sebagai jalur koordinasi kepala daerah dengan pemerintah pusat, juga dilaporkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, sebagai jalur koordinasi BPMD Sumsel,” kata Mustawani.
Dijelaskan dia, banyaknya pengurusan perizinan ketenagakerjaan, karena di Sumsel tidak sedikit perusahaan-perusahaan perkebunan yang memiliki tenaga kerja asing, seperti perusahaan di Kabupaten Ogan Ilir dan lainnya.
Mustawani juga menjelaskan, ke depan, berdasarkan aturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI, izin usaha industri, izin prinsip, izin perluasan industri akan dilimpahkan ke Gubernur untuk nominal investasi lebih dari Rp10 Miliar, sementara untuk nilai investasi dibawah Rp10 Miliar perizinan dilimpahkan ke Bupati/Walikota. “Tapi, ini belum diberlakukan,” kata dia.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s