Dana Pupuk Bersubsidi Sumsel, Di Atas Rp700 Miliar

Posted: 12/04/2010 in Uncategorized
Tags: , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Dana pupuk bersubsidi resmi naik sebesar 30 persen, pada 2009 total pupuk bersubsidi untuk Sumsel jika diuangkan mencapai Rp700 Miliar, pada 2010 jumlah tersebut akan naik signifikan, seiring meningkatnya harga pupuk bersubsidi. Selain itu, Komite Pengawas Pupuk Pestisida (KP2) Sumsel, menilai pola rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) birokrasinya terlalu panjang.
Ketua Harian KP2 Sumsel, Muhar Lakoni di kantor Gubernur Jumat (9/4) mengatakan, telah terjadi kenaikan harga pupuk bersubsidi yang efektif berlaku 9 April 2010, kenaikan ini berdasarkan perubahan peraturan Menteri Pertanian, Nomor 32/Permentan/SR,130/4/2010 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2010.
Dijelaskannya, harga pupuk bersubsidi yang naik tersebut seperti Pupuk Urea Rp1.600/kg, Pupuk SP-36 Rp2.000/kg, Pupuk ZA Rp1.400/kg, Pupuk NPK Phonska (15:15:15) Rp2.300/kg, Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) Rp2.300/kg, NPK Kujang (30:6:8) Rp2.300/kg, Pupuk Organik Rp700/kg.
Muhar menerangkan, pada 2009 jumlah dana dari APBN untuk pupuk bersubsidi di Sumsel mencapai Rp700 Miliar, jumlah tersebut akan meningkat pada 2010 lebih dari Rp700 Miliar, terlebih harga pupuk bersubsidi telah dinyatakan naik oleh Menteri Pertanian mencapai 30 persen.
“Untuk berapa jumlah ton pupuk bersubsidi di Sumsel, saya belum tahu persis, tapi angkanya akan lebih dari Rp700 miliar kalau diuangkan, apalagi dengan naiknya harga pupuk ini tentu angkanya lebih meningkat lagi,” katanya.
Ia menegaskan, harga pupuk bersubsidi yang dijual pengecer untuk petani, tidak boleh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang diberlakukan yaitu Rp1.600 per kg, dan haruslah harga subsidi. “Kalau lebih dari situ, maka KP2 yang akan bertindak,” kata dia.
Pihaknya kata Muhar, akan terus mengevaluasi keefektifan sistem penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan RDKK, yang dibuat oleh kelompok tani. Ia mengaku, pola RDKK ini birokrasinya terlalu panjang, pihaknya berharap dapat mempersingkat proses adminisrasi jalur distribusi tersebut.
“Apakah subsidi itu harus langsung ke distributor atau langsung ke kelompok tani. Pola RDKK itu, kelompok petani menginventarisir kebutuhan pupuk petani dan menyusun RDKK, lalu RDKK diserahkan ke distributor, distributor melaporkan langsung ke produsen. Untuk penyalurannya produsen ke distributor, distributor ke pengecer, pengecer ke kelompok petani, kelompok petani langsung ke petani,” jelas dia.
Permasalahan yang terjadi dengan pola RDKK ini kata Muhar, sering terjadinya keterlambatan penyaluran pupuk diakibatkan proses RDKK itu sendiri. “RDKK petani juga harus diketahui kades dan penyuluh petani, jika tidak ada maka tidak akan diterima produsen, sehingga tidak akan diberi pupuk, karena dianggap RDKK tidak sah,” katanya.
Pihaknya berharap, kepada Dinas Pertanian kabupaten/kota agar penyampaian RDKK lebih dipercepat, jika perlu RDKK itu dibuat satu kali saja dan masa berlakunya selama satu tahun atau satu musim tanam. “Selama ini pengambilan pupuk oleh distributor itu per triwulan, dan sebaiknya RDKK ini dibuat sekali saja, misal untuk kabupaten A membuat berapa kebutuhannya, tanpa perlu tidak perlu memakai RDKK. Karena ketika mau mengambil pupuk harus memakai RDKK lagi, mau menebus order harus memakai RDKK baru, padahal kan data itu sudah ada di produsen,” saran dia.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s