Gubernur Berhak Memberi Sanksi Bupati/Walikota

Posted: 07/04/2010 in Uncategorized
Tags: , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Agar pembangunan di sebuah daerah berjalan maksimal, sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan. Bahkan, dengan PP 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Gubernur sebagai wakil pemerintah berwenang memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran sumpah/janji.
Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi, disela rapat Musrenbang Pemprov Sumsel 2010, di Hotel Aryaduta Selasa (6/4). Menurutnya, sebelum ada otonomi daerah dan masih sentralistik, antara pemerintah pusat dan daerah sangat membutuhkan koordinasi demi kemajuan pembangunan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah seperti sekarang, sehingga daerah memiliki kewenangan masing-masing, maka seharusnya koordinasi antara pemerintah dapat terjalin lebih baik lagi.
“Tidak ada daerah mengatakan tidak mau mendukung program pembangunan, Gubernur tidak mungkin tidak mendukung program Presiden, Bupati/Walikota juga tidak mungkin tidak mendukung program Gubernurnya. Apalagi sudah keluar PP 19 tentang penguatan peran Gubernur untuk mengkoordinasikan semua kabupaten/kota, kalau ada yang tidak taat Gubernur boleh memberikan sanksi,” tegas Gumawan singkat.
Selain itu, Mendagri juga menjelaskan, ia telah mengeluarkan Peraturan Menteri baru tentang orientasi bupati/walikota yang baru terpilih. Orientasi tersebut yaitu memberikan materi pembekalan tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan, prinsip perencanaan, prinsip pengawasan selama satu bulan penuh bagi Bupati/Walikota baru terpilih. Bahkan pada akhir orientasi juga akan ada olah praja, sehingga ketika sudah mulai bekerja kepala daerah mengetahui tupoksi dan cara menjalankan sistem kepemimpinan daerah.
“Karena ada bupati/walikota yang belum banyak memahami tentang sistem pemerintahan, dan bukan berlatar belakang pendidikan tentang pemerintahan, sehingga ketika mulai bekerja mereka tahu. Tapi, bagi yang sudah berpengalaman, dapat menambah ilmunya,” jelas dia.
Disinggung mengenai pemekaran wilayah, pihaknya tengah melakukan evaluasi 205 daerah-daerah pemekaran baru di Indonesia dan akan selesai evaluasi pada Juni mendatang, lalu akan dibahas lebih lanjut dengan Komisi II DPR RI. “Setelah itu, kita akan membicarakan Negara ini idealnya memiliki berapa provinsi dan berapa kabupaten/kota sampai 20 tahun ke depan. Moratorium daerah pemekaran ini masih dalam tahap grand design,” terang dia.
Namun ia tidak menutup celah jika ada aspirasi untuk memekarkan wilayah baru, karena itu sudah dijamin undang-undang, hanya saja untuk pengesahannya masih perlu dilakukan moratorium. “Belum tentu juga pemekaran itu sebuah jawaban untuk mensejahterakan rakyat, tapi memang ada dengan pemekaran pelayanan akan jauh lebih baik, penggalian potensi daerah akan lebih baik, tapi ada juga yang sampai sekarang masih miskin saja, yaitu ada 38 daerah pemekaran yang masih miskin,” katanya.
Mengenai batas wilayah yang terjadi di Sumsel, semua sudah diselesaikan, tinggal permasalahan perbatasan di Musi Rawas, yang belum menemui satu titik koordinat. “Kalau satu titik koordinat itu selesai, permasalahan batas lahan di Sumsel semua selesai, kita sama-sama Gubernur dan daerah sedang menyelesaikannya, dalam dua minggu ini mungkin akan selesai,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menyampaikan, pembangunan di Sumsel memang sangat memerlukan koordinasi yang baik, agar visi misi Sumsel menjadi Provinsi terdepan cepat tercapai. Sehingga berbagai permasalahan yang dihadapi mulai dari kemiskinan, pengangguran, batas wilayah, pemekaran wilayah, permasalahan infrastruktur, bencana dan lainnya mudah diselesaikan.
“Terlebih Sumsel akan menjadi tuan rumah Sea Games 2011, Jambore Nasional dan beberapa kegiatan nasional diadakan di Sumsel, sehingga koordinasi antara Pemprov dan Kabupaten/kota juga pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menyukseskannya,” ujar dia.
Pada kesempatan kemarin, Gubernur juga menyampaikan potensi dan prestasi Sumsel, seperti peningkatan APBD Sumsel setiap tahunnya, yang pada 2009 sebesar Rp2,947 triliun menjadi Rp3,225 triliun pada 2010, bahkan ia menargetkan APBD menjadi Rp3,448 triliun pada tahun mendatang. Di bidang migas Sumsel mendapat peringkat ke delapan di Indonesia yang menghasilkan migas mencapai 5,7 persen dan akan terus ditingkatkan ke depan. Bagitu juga dengan target investasi yang mencapai Rp13,35 triliun, ditambah bantuan APBN Rp2,3 triliun juga penanam modal asing mencapai Rp1,82 triliun.
Menurut Alex, Pemprov Sumsel akan terus memajukan Sumsel dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai sisi, termasuk melalui pendapatan per kapita yang selama ini hanya Rp13,7 juta per kapita meningkat menjadi Rp14,1 juta perkapita.
Dijelaskannya, program jangka panjang dan jangka pendek Pemprov Sumsel, memrioritaskan peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam, SDM, peningkatan ekonomi dan lainnya. Pada 2013 Pemprov juga ingin mewujudkan Sumsel Sejahtera dan terdepan dengan masyarakat, dalam menghadapi isu strategis yaitu globalisasi yang tidak bisa dihindarkan. “Pemerintah harus memperhatikan berbagai sektor untuk murangi pengangguran dan kemiskinan, dengan menyiapkan berapa hal seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya,” kata Alex.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s