2010, Gubernur Bantu 3.000 Desa

Posted: 03/04/2010 in Uncategorized
Tags: , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Pemprov Sumsel setiap tahunnya mengalokasikan dana bantuan untuk lebih dari 3.000 desa di seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel). Pada 2010, bantuan dianggarkan untuk desa-desa di Sumsel mencapai Rp60 Miliar lebih, besaran bantuan tersebut sedikit meningkat dari tahun lalu.
Kepada BeritaPagi Jumat (2/3), Kabiro Pemerintahan Provinsi Sumsel, Mulyadin Roham, membenarkan, Pemprov Sumsel memberikan bantuan kepada desa-desa di Sumsel setiap tahunnya. Menurut Mulyadin, bantuan dana untuk desa ini disalurkan melalui rekening desa dan kelurahan masing-masing di kabupaten/kota, dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan PKK, kegiatan posyandu, administrasi BPD, untuk pembangunan sarana produktif desa dan lainnya.
Dijelaskan Mulyadin, total dana bantuan dari Pemprov Sumsel untuk desa di Sumsel pada 2010 mencapai Rp60 Miliar lebih, yang terdiri dari sekitar 3.000 desa defenitif sebesar Rp20 juta/desa, 58 desa persiapan Rp12,5 juta/desa, 377 kelurahan Rp15 juta/kelurahan.
“Pada 2010 alokasi bantuan dana desa di Sumsel mengalami peningkatan, seperti bantuan dana untuk desa defenitif, yang pada 2009 sebesar Rp15 juta, pada tahun ini meningkat mencapai Rp20 juta,” katanya.
Lebih lanjut sambung dia, daerah yang mendapatkan bantuan desa paling banyak, seperti desa-desa di daerah Lahat, OKI menyusul daerah lainnya. Namun, ia menjelaskan, bantuan dana tersebut belum dicairkan, dan baru akan dicairkan kemudian untuk segera dikucurkan.
“Dana bantuan desa akan dikucurkan triwulan pertama ini dan penyalurannya secara bertahap, seluruh desa di kabupaten/kota di Sumsel akan mendapatkan bantuan, dan akan dikirim langsung ke rekening desa dan kelurahan,” jelas dia.
Mulyadin juga menerangkan, bantuan dana tersebut harus memiliki laporan pertanggung jawabannya, yang disampaikan pihak desa ke Bupati masing-masing daerah. Kemudian, Bupati akan melaporkan ke Gubernur Sumsel, karena menurutnya sudah ada dana yang disediakan untuk pembuatan biaya laporan tersebut.
“Pertanggung jawaban dana itu harus ada, dan dana untuk laporan pertanggung jawaban ini masuk dalam APBD desa, sehingga para kepala desa harus melaporkannya,” pungkas Mulyadin.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s