FRABAM Demo Indikasi Korupsi OKUS

Posted: 27/03/2010 in Uncategorized
Tags: , ,

InformasiPagi, Sumsel

Para mahasiswa yang menamakan dirinya Front Anak Bangsa Menggugat (FRABAM), melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Sumsel, mendesak pemerintah dan aparat kepolian mengusut tuntas berbagai kasus indikasi korupsi di Pemkab OKUS 2005-2006.
Pantauan di Kantor Gubernur kemarin Jumat (26/3), massa aksi datang sekitar pukul 10.15 membawa atribut bendera, spanduk dan poster, melakukan orasi sekitar 15 menit di bawah pengawasan ketat aparat kepolisian dan satuan Pol PP Pemprov Sumsel. Namun sayang, para pendemo tidak ditemui satupun pejabat Pemprov Sumsel, karena memiliki agenda rapat dan ada yang tidak ada ditempat. Karena tidak ditanggapi serius, para pendemo mengancam akan kembali pada Jumat mendatang, dengan massa FRABAM se Sumsel dengan jumlah yang lebih banyak.
Pada orasinya, Koordinator Lapangan I, Jeki Andespa menyampaikan, beberapa indikasi kasus koruosi dan penyimpangan di Pemkab OKUS pada tahun 2005-2006, ia menuturkan, penyimpangan tersebut antara lain pengeluaran pada sekretariat daerah sebesar Rp717.933.210, tidak didukung bukti lengkap dan terindikasi korupsi pada APBD Pemkab OKUS tahun anggaran 2006.
Kemudian, pada realisasi belanja pada unit kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah juga tidak didukung bukti lengkap dan terindikasi KKN sebesar Rp499.574.714, pada Pemkab OKUS tahun anggaran 2005. “Realisasi pengeluaran pada sekretariat daerah juga tidak melalui SPMU dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar Rp870.000.000 pada APBD Pemkab OKUS tahun anggaran 2005,” teriaknya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, realisasi belanja pada Pemkab OKUS melebihi pagu anggaran dan terindikasi kuat adanya KKN dan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku pada sekretariat daerah sebesar Rp1.423.829.156 dan realisasi belanja yang tidak dianggarkan dan terindikasi KKN serta menyimpang dari ketentuan berlaku pada sekretariat daerah sebesar Rp5.609.117.672 pada APBD Pemkab OKUS tahun anggaran 2005.
Sementara itu, secara bergantian para pendemo melakukan orasinya, Koordinator Lapangan II, Endang Suryanto menambahkan, pihaknya juga menemukan adanya penyimpangan pada realisasi belanja pada sekretariat daerah yang tidak sesuai ketentuan dan terindikasi korupsi, ada penyimpangan dari ketentuan sebesar Rp1.823.741.533 pada APBD Pemkab OKUS tahun anggaran 2005.
“Realisasi biaya penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, melebihi ketentuan dan terindikasi KKN sebesar Rp199.998.000 pada APBD Pemkab OKUS tahun anggaran 2005,” pungkasnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s