Pendapat Akhir Fraksi Ditiadakan

Posted: 25/03/2010 in Uncategorized
Tags: , ,

– Pemprov Sosialisasikan Perubahan Tatib DPRD

InformasiPagi, Sumsel

Pemprov Sumsel menyosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2010, tentang pedoman penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD, ada beberapa tatib yang direvisi. Hingga kemarin, baru tiga DPRD daerah yang disosialisasikan yaitu OKU, Prabumulih dan Ogan Ilir. Salah satu perubahan tersebut adalah meniadakan pendapat akhir fraksi.
Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sumsel, Ardani SH MH, usai melakukan sosialisasi kepada DPRD Ogan Ilir Rabu di Ruang Rapat Bina Praja Sumsel Rabu (24/3). Perubahan tatib bersumber dari Mendagri, sehingga bagi DPRD Provinsi harus berkonsultasi kepada Mendagri, sementara DPRD Kabupaten/Kota berkonsultasi kepada Pemprov. “Sosialisasi dan konsultasi ini perlu dilakukan, untuk menghindari jangan sampai tatib yang ada selama ini bertentangan dengan aturan Mendagri,” kata Ardani.
Adapun perubahan tatib tersebut, antara lain, tentang penegasan masa jabatan DPRD selama lima tahun, selama ini terjadi masa jabatan anggota DPRD lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah, akibatnya pelaksanaan pengambilan sumpah dibeberapa daerah terlambat.
“Dalam PP Nomor 16 tahun 2010 ini, masa jabatan ditegaskan selama lima tahun terhitung tanggal pengambilan sumpah, sehingga setelah lima tahun secara otomatis tidak lagi menjadi anggota DPRD,” jelasnya.
Lalu tatib mengenai penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, jika anggota DPRD terlibat dalam tindak pidana ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana khusus termasuk korupsi akan diberhentikan sebagai anggota DPRD sejak putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
“Perubahan lainnya, yaitu penyederhanaan pengambilan keputusan, nah, proses pengambilan keputusan dalam sidang paripurna DPRD selama ini melalui empat tingkat pembicaraan, PP nomor 16 tahun 2010 ini, diubah hanya melalui dua tingkat pembicaraan dan pendapat akhir fraksi ditiadakan,” ungkapnya.
Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada tatib mengenai pemberdayaan fraksi DPRD, tatib memperteguh / mendorong hak partai politik dalam mendisiplinkan anggotanya, juga mengenai peningkatan status alat kelengkapan DPRD dari bersifat sementara dan tetap, tatib mengenai tenaga ahli tidak bersifat tetap tapi diangkat sesuai kebutuhan untuk keigatan tertentu dan perubahan tatib lainnya.
Terakhir Ardani menjelaskan, hingga kini dari 15 kabupaten-kota di Sumsel baru tiga daerah yang disosialisasikan atau berkonsultasi dengan Pemprov Sumsel melalui Biro Hukum, yaitu Kabupaten OKU, Kota Prabumulih dan Kabupaten Ogan Ilir, daerah yang belum akan menyusul, karena harus menyesuaikan jadwal.
Sementara itu, masih di Kantor Gubernur, Ketua Pansus I DPRD Ogan Ilir, Iskandar Sahbani mengatakan, Tatib yang dibentuk banyak tidak sesuai dengan PP sehingga memang harus dilakukan penyesuaian. Menurutnya, salah satu perubahan yang terjadi yaitu, seperti Badan Legislatig (Banleg) yang semula sudah ditetapkan sebanyak 13 orang, namun di PP baru hanya diperkenankan 10 orang. Untuk Badan Anggaran yang sebelumnya disepakati 26 orang, kini hanya terdiri dari 20 orang.
“Perubahan mendasar lainnya yaitu, kalau sebelumnya dalam pengambilan keputusan ada pendapat akhir fraksi, sekarang tidak ada lagi, pengambilan keputusan dilakukan pada saat laporan terhadap permasalahan yang dibahas,” tutupnya.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s