30 April Seluruh Perusahaan Harus Miliki IUP

Posted: 15/03/2010 in Uncategorized
Tags: , ,

InformasiPagi, Sumsel

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mendateline, seluruh perusaahaan penambang, pengangkut dan penjual batubara, harus memiliki izin usaha penambangan (IUP) khusus penambang, pengangkutan dan penjualan. Jika tidak akan diberikan sanksi, ini sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) 23 tahun 2010.
Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel, Robert Heri diwawancara Sabtu (13/3). Menurutnya, dalam PP 23 tahun 2010 ada aturan tentang IUP, yang menerangkan jika perusahaan tambang sudah selesai melakukan eksplorasi batubara, perusahaan tersebut harus memiliki IUP produksi.
Bagi perusaahaan tambang yang menjual batubara di tambang juga harus memiliki IUP penjualan, begitu juga bagi perusahaan yang mengangkut batubara dari tambang ke pelabuhan harus ada IUP pengangkutan, termasuk akan diberlakukan terhadap PJKA yang melakukan pengangkutan batubara. “Gubernur Sumsel meminta, bagi seluruh perusahaan yang menambang, mengangkut dan menjual batubara harus ada IUP, kalau tidak terpaksa di stop, dan Pemprov Sumsel memberikan batas waktu sampai 30 April 2010,” tegasnya.
Dijelaskan Robert, tujuan diberlakukannya IUP agar aktifitas yang dilakukan perusahaan tersebut ada legalitasnya, sehingga diketahui perusahaan apa yang menambang, menjual, berapa ton yang dibawa, tujuan dibawa kemana dan lainnya. “Semua ini diberlakukan agar kita mudah melakukan pengontrolan, jadi perusahaan harus memiliki izin, kalau tidak punya izin berarti ilegal,” kata dia.
Pihaknya kini kata Kadistamben, sedang melakukan inventarisir perusahaan-perusahaan di Sumsel yang melakukan aktifitas penambangan, pengangkutan atau menjual, dengan meminta masukan dari kabupaten/kota yang dikelola wilayahnya.

Ditegaskan Robert, jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengindahkan peraturan yang diberlakukan, maka akan dikenakan sanksi baik mulai dari yang paling ringan, sampai sanksi yang paling berat. “Bahkan, bisa sampai ke sanksi pidana, kalau tidak memenuhi aturan pemerintah itu,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, dengan diberlakukannya PP 23 tahun 2010 ini, secara otomatis istilah kuasa penambangan (KP) yang selama ini diberlakukan sekarang tidak ada lagi, digantikan dengan IUP.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s