Sektor Migas Dominasi Pencemaran Lingkungan

Posted: 19/02/2010 in Uncategorized
Tags: , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Pada 2009 lalu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumsel, mencatat perusahaan dibidang sektor migas mendominasi pencemaran lingkungan.
Demikian diungkapkan Kepala BLH Sumsel, Ahmad Najib di kantornya Kamis (18/2). Menurutnya, dari hasil evaluasi serta pengecekan laboratorium BLH Sumsel, diantara banyaknya sektor perusahaan seperti industri, perkebunan, pertambangan, pertanian serta migas yang dievaluasi, BLH mencatat pencemaran lingkungan pada 2009 didominasi sektor migas.
Dominannya sektor migas kata Najib, salah satu akibatnya adalah kebocoran pipa milik PT Pertamina di arah Banyuasin juga Muba, sehingga secara otomatis mencemari lingkungan warga sekitar pipa. Kebocoran pipa tersebut kemungkinan besar akibat pipa-pipa migas sudah tua sehingga rentan bocor, selain itu juga akibat oknum masyarakat yang mencuri gas, pipa atau tindakan merugikan lainnya.
“Kita sudah lakukan teguran kepada Pertamina dan mereka kooperatif, dengan segera mengganti pipa bocor sepanjang 24 kilometer di Palembang hingga Musi Banyuasin, bahkan pada 2010 mereka akan memelihara pipa sepanjang 25 kilometer di Palembang-Prabumulih serta Prabumulih-Muara Enim. Ini langkah maju untuk meminimalisir pencemaran lingkungan,” jelas dia.
Menurutnya, jika ada kebocoran pipa dari sektor migas, atau terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan lainnya, pihak perusahaan tersebut harus tanggap mengatasi pencemaran tersebut sehingga tidak merugikan lingkungan setempat. “Mereka harus segera merehabilitasi lingkungan, kalau ada terjadi kerugian terhadap masyarakat, segeralah mengambil langkah ganti rugi dan diselesaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan,” pinta Najib.
Najib juga menerangkan, setiap kegiatan usaha yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, diwajibkan menyusun dokumen amdal dan melaksanakan komitmen, hal ini sesuai ketentuan pemerintah diatur dalam PP 27 tahun 1999. “Pada 2009 lalu, kita sudah mendata ada 324 amdal untuk wilayah Sumsel di 11 kabupaten/kota, dalam dokumennya tersebut, baik itu amdal atau UKL/UPL harus mengedepankan aspek lingkungan,” ujarnya.
Pihaknya juga secara kontinyu melakukan pembinaan dan pengawasan ketat, terhadap kegiatan usaha baik sektor migas dan lainnya di kabupaten/kota serta provinsi, untuk menjaga kondisi lingkungan di Sumsel agar tidak terjadi hal tidak diharapkan.
Selanjutnya, ia meminta kesadaran pihak dunia usaha agar melaksanakan komitmen yang telah dibuat dalam dokumen amdal secara konsisten, juga kepada masyarakat diharapkan membantu mengawasi, mengevaluasi serta melihat kondisi lapangan apakah dunia usaha tersebut mencemari lingkungan.
“Kita sangat berharap masyarakat dapat memberikan masukan positif ke depan, karena jika melanggar amdal, akan ada ada sanksi yang ditentukan sesuai UU 32 dan 23 tahun 1997, yaitu sampai ke pencabutan izin amdal,” tegasnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s