Gubernur Imbau, Pemilukada 5 Kabupaten PNS Netral

Posted: 05/02/2010 in Home / Beranda
Tags: , , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Menjelang pemilukada lima kabupaten di Sumsel yaitu Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dan Musi Rawas pada 5 Juni 2010 mendatang, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mewanti-wanti agar pemilukada berjalan lancar, dan PNS bersikap netral.
Hal ini ditegaskan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin di Kantor Gubernur Sumsel Kamis (4/2), saat ditanyai para wartawan tentang mencuatnya isu pengumpulan PNS untuk kepentingan pemilukada.
“Sebenarnya PNS harus netral itu tidak perlu diimbau lagi, karena aturannya memang sudah begitu, jajaran pemerintah PNS memang harus netral, termasuk tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah untuk pemilukada,” tegas Alex.
Gubernur Sumsel menyarankan, jika memang ada kecurangan atau pemanfaatan PNS, jangan segan-segan untuk melaporkan ke pihak terkait seperti Panwaslu. “Kalau memang ada ya adukan secara resmi dan tertulis, jadi jangan pakai ada indikasi. Indikasinya dari siapa ? harus jelas dan harus ada fakta serta bukti, lalu segera laporkan, karena jika memang terbukti menyalahi aturan pasti akan ditindak,” pinta Gubernur.
Terpisah, Kaban Kesbangpol Linmas Sumsel, Rusli Nawi menemukan, indikasi kecurangan menjelang pemilukada di OKUS, seperti pada launching pemilukada OKUS 3 Februari 2010 di Gedung Kesenian OKUS lalu. Dalam sambutan Ketua KPU OKUS tentang jumlah mata pilih sementara (DPS) yang didapatkan dari Dinas Capil dan Kependudukan, terjadi penggelembungan mata pilih dan jumlah penduduk.
“Seharusnya acuan data DPS pemilukada lima kabupaten ini adalah data pada waktu pilpres lalu, tapi kenyatannya berbeda, jumlah penduduk waktu pilpres sebanyak 331.000 penduduk tapi pengumuman kemarin 446.525 penduduk, ini tidak mungkin dalam waktu lima bulan penduduk menambah 100 ribu lebih, untuk mata pilih pada pilpres sebanyak 231.080 mata pilih, tapi diumumkan kemarin 311.225, ada kenaikan 40 persen dalam jangka 5 bulan, itu tidak mungkin,” kata Rusli yang juga mencalon.
Indikasi kecurangan lainnya, incumbent yang memobilisasi perangkat desa, Camat dan PNS lain, untuk ikut didalam pengukuhan serta sosialisasi incumbent untuk pemilukada mendatang, sedangkan orang lain tidak diperbolehkan.
“Padahal aturan sudah jelas dalam UU No 32 dan dalam suarat edaran Menpan, dijelaskan bahwa PNS harus netral tidak berpihak kemana-mana, tapi kenyataannya PNS itu ikut serta dimana-mana, dan menggunakan mobil dinas meski nomor polisinya disamarkan,” katanya.
Disebutkannya, lima bakal calon bupati OKUS mengancam memboikot pemilukada, jika tidak ada pembenahan jumlah mata pilih, jumlah penduduk dan juga masih ada mobilisasi PNS untuk mendukung incumbent.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s