Aparat Pemerintah Perlu Dididik Tentang HAM

Posted: 22/01/2010 in Home / Beranda
Tags: , , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Pendidikan tentang hak azazi manusia (HAM) sangat diperlukan bagi kalangan aparat pemerintahan, agar pelayanan kepada masyarakat dapat prima, selain itu dapat menciptakan situasi kondusif Sumsel dan Indonesia.
Demikian terungkap dalam acara penandatanganan nota kesepahaman komisi nasional hak azazi manusia (Komnas HAM) antara Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dengan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, tentang peningkatkan jejaring HAM di Ruang Rapat Bina Praja Sumsel Kamis (21/1).
Dalam kesempatannya berbicara, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan, Komnas HAM adalah lembaga Negara yang diberi amanat untuk mewujudkan HAM, kerjasama Komnas HAM dan Pemprov tidak lain untuk menciptakan situasi kondusif serta pemenuhan HAM di Provinsi dan Negara.
“Melalui kerjasama ini Komnas HAM ingin mengajak pemerintah mengintegrasikan HAM kepada paradigma pembangunan, baik di bidang pendidikan dan lainnya,” kata dia.
Menurutnya, tindak lanjut terpenting dalam nota kesepahaman ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai HAM, yang tidak hanya dilakukan pemerintah tapi juga LSM dan lainnya. Konkritnya berupa pendidikan HAM, atau semacam pelatihan/workshop HAM bagi aparat pemerintahan.
“Sosialisasi ini penting diberikan kepada para aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi, karena seringkali kekerasan HAM dilakukan oleh para pejabat atau aparat pemerintahan, seperti Pol PP di Jakarta yang melanggar HAM dalam penertiban,” ujar dia.
Usai acara Ifdhal menambahkan, workshop ini juga penting untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam mendapatkan informasi terhadap kebijakan publik, dengan disediakannya informasi itu dan kemudahan masyarakat mendapatkan informasi menurutnya sudah bagian melaksanakan HAM. “Karena PNS itu adalah pelayan publik sehingga perlu memahami HAM,” terang dia.
Pada kesempatannya berbicara di rapat, Gubernur mengatakan, Komnas HAM dan Pemprov Sumsel melakukan kerjasama penegakan HAM dalam segala aspek di Provinsi Sumsel. Sebelum ditandatangani MoU kata Alex, pada dasarnya di Sumsel beberapa aspek HAM sudah diperhatikan melalui program gratis, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk sehat, untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah, pemberian rumah murah dan lainnya. “Semuanya sudah kita dilaksanakan, tinggal lagi mengembangkannya, seperti hak untuk mendapatkan rumah, hak untuk menadapatkan bantuan sudah diikuti oleh Bupati/Walikota,” kata Alex.agustian pratama/hu beritapagi

——————
banyak aparat pemerintahan yang melanggar HAM, atau yang tidak melaksanakan HAM secara maksimal, termasuk POL PP … kalau menurutku, gimana yah ? … takut salah omong dan kena UU ITE lagi …
—————–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s