Pegawai Honorer Akan Diganti Sistem Kontrak

Posted: 29/12/2009 in Home / Beranda
Tags: , , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Karena tidak diperbolehkan lagi ada pengangkatan tenaga honorer di Sumsel khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi, sesuai PP 48 dan 43 tahun 2005 tentang pembatasan pengangkatan pegawai honor. Maka mulai satu Januari 2010 mendatang pegawai honor akan ditangani langsung oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh SKPD masing-masing. Pegawai honor akan dialihkan menjadi seperti sistem out sourcing atau kontrak.

Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, Muzakir di Kantor Gubernur Sumsel Senin (28/12). Menurutnya, pegawai honorer di Sumsel khususnya di pegawai honorer lingkungan Provinsi yang sekitar 500 orang, semula merupakan tanggung jawab SKPD masing-masing, namun karena tidak diperbolehkan lagi adanya pengangkatan pegawai honor. Maka pemerintah akan menggunakan pihak ketiga yang berbadan hukum seperti CV, koperasi atau lainnya, yang penentuannya dilakukan SKPD masing-masing.

“Nanti sistemnya semacam out sourcing atau kontrak dengan pihak ketiga, karena kita tidak boleh lagi mengangkat pegawai honorer. Seperti di BKD sendiri tidak ada lagi pegawai honorer, semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh PNS,” kata Muzakir.

Dijelaskannya, pemberlakuan akan dilakukan mulai 1 Januari 2010, SKPD-SKPD akan berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk membuat perjanjian segala sesuatunya, termasuk penunjukan perekrutan pegawai jika diperlukan. Menurut dia, tentu akan diberlakukan sistem kontrak per satu tahun, SKPD bermungkinan akan menilai tenaga honorer di tempatnya dan memperpanjang kontrak jika masih dibutuhkan.

Namun, untuk pegawai honor yang ada sekarang kata dia tidak diberhentikan, tapi mereka tetap bekerja di masing-masing SKPD hanya saja mereka akan terikat kontrak pihak ketiga. “Jika SKPD tersebut masih membutuhkan pegawai, SKPD akan meminta pihak ketiga untuk merekrut sesuai keinginan SKPD, dan pegawai honor yang sekarang akan diberdayakan,” jelas dia.
Mengenai gaji sendiri kata Muzakir sudah dialokasikan, namun besarannya akan di negoisasi antara SKPD dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut katanya, yang masih diperbolehkan dan berkemungkinan masih diminta adalah tenaga kesehatan dan tenaga guru, karena memang kenyataannya di lapangan masih kurang. “Seperti tenaga guru dan tenaga bidan yang kebanyakan di desa, masih sangat diperlukan,” terang dia.agustian pratama

Comments
  1. Gugun Gunawan says:

    Seharusnya Pemerintah Daerah Harus Lebih Intensif memberikan argumentasi kepada Pemerintah Pusat kaitan dengan Pembatasan Tenaga Honorer karena aturan yang telah dikeluarkan dan ditandatangani itu pasti bisa rubah kemabali. secara filosafi konsep out sourcing atau sistem Kontra dengan Pihak Ketiga tidak merobah esensi pengangkatan tenaga honorer langsung, secara filosofi sama ujung-ujungnya menggunakan Anggaran APBD/APBN hanya yang membedakan melalui Pihak 3 tidak secara langsung diterima oleh Individu.

    Konsep out sourcing atau sistem kontrak awal mulanya dilakukan oleh Pihak Swasta karena secara finansial tidak mau rugi artinya apabila Perusahaan Swasta menggunan Sistem out sourcing maka perusahaan itu tidak lagi memikirkan Tunjangan-tunangan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun/hari tua dll, maka ke arogansian perusahaan tersebut maka munculah konsep out sourcing.

    Secara umum pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengawasi ketenagakerjaan di sektor swasta maka munculan Peraturan perundang-undangan Ketenaga kerjaaan, Pemerintah sangat gencar mewanti-wanti untuk tidak melakukan PHK kepada karyawannya kecuali tidak bisa lagi memberikan gaji itu juga sesudah menjual beberapa aset yang dimiliki perusahaan.

    Pertanyaannya adalah Apakah Pemerintah mengalami kerugian dengan pengangkatan Tenaga Honorer….? Solusi yang saya Tawarkan Mengusulkan Perubahan PP 48 dan 43 tahun 2005, (Memperbolehkan adanya Tenaga Honorer yang diangkat dari Tahun 2006 s.d 2009. serta dilarang keras mengangkat kembali Tenaga Honorer Mulai Tahun 2010).

    Pengangkatan Tenaga Honorer harus dibatasi oleh kemampuan anggaran di setiap Daerah katakanlan 10% dari jumlah PNS yang ada di setiap daerah.

    kesimpulan akhir Pemerintah Daerah jangan menyerah akan munculnya aturan – aturan PP 48 dan 43, tetapi kita berpikir keras bagaimana caranya merubah aturan tersebut karena berkaitan dengan kehidupan keluarga Tenaga Honorer.

    SELAMAT BERJUANG DAN SALAM KENAL …!

  2. waduh mas gugun kayaknya menguasai banget nih …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s