Kasus PTPN VII Ditengahi DPR RI

Posted: 08/12/2009 in Home / Beranda

InformasiPagi, Sumsel

Konflik masyarakat dan PTPN VII semakin memanas, terlebih setelah kejadian 19 warga tertembak, menyikapi ini Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat dengan PTPN VII, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya.
Hal ini diungkapkan oleh, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo usai melakukan pertemuan dengan jajaran Pemprov Sumsel, di Kantor Gubernur Sumsel Senin (7/12). Persoalan sengketan lahan tidak hanya terjadi di Sumsel, namun juga dibeberapa daerah
lainnya seperti di Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Hanya saja pihaknya mengaku kecewa dengan kejadian penembakan warga Desa Rengas I dan II, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang dinilai hanya memperkeruh situasi dan bukanlah solusi tepat penyelesaian masalah.
Sehingga kata Firman, hal ini menjadi perhatian serius Komisi IV DPR- RI, untuk segera menyelesaikannya agar permasalahan ini tidak terus berlanjut. Pihaknya akan melakukan peninjauan ke lapangan, untuk melihat langsung situasi yang berlangsung. Karena menurutnya, sengketa lahan ini sering disebabkan karena tumpang tindihnya kebijakan hukum yang dinilai kurang adil.
“Kita akan mempertanyakan ini dengan PTPN VII langsung, tokoh masyarakat, pihak BPN, dan berbagai pihak lainnya, untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai masalah ini. Kejadian penembakan juga harus segera ditindak lanjuti dengan proses hukum yang berlaku. Karena, sudah melanggar hak azazi manusia, pemerintah serta pihak kepolisian harus bersifat professional dalam kasus ini,” pintanya.
Menurut Firman, Komisi IV DPR RI akan melihat sejauh mana keterlibatan BPN dalam masalah ini, karena disinyalir ada pihak yang bermain dalam kasus ini sehingga menjadi tumpang tindih. “Kalau memang dari hasil pertemuan ada keterlibatan oknum tertentu, seperti terkait kebijakan sehingga menimbulkan sengketa, maka akan direkomendasikan ke pemerintah untuk memberi tindakan tegas berupa saksi pidana,” terang dia.
Kepada masyarakat ia mengimbau untuk tidak melakukan aksi anarkis dan tidak mengedepankan emosional, agar tidak menambah masalah dan menimbulkan kekacauan. Tokoh masyarakat dalam hal ini diminta menenangkan warganya, seiring proses hukum berjalan agar masalah dapat cepat terselesaikan.
Terpisah, Kepala BPN Sumsel, Suhaily Syam mengaku, tidak dapat berkomentar banyak, karena menurutnya hingga kini belum ada produk BPN atas sengketa lahan tersebut, pihaknya juga belum dapat memastikan mengenai adanya sertifikat warga.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s