Posted: 25/11/2009 in Home / Beranda

Dana Bantuan Hukum Gratis Terserap Rp1,7 Miliar
InformasiPagi, Sumsel

Sejak diluncurkannya program bantuan hukum gratis (BHG) oleh Pemprov Sumsel, hingga kemarin Selasa (24/11) Biro Hukum Sumsel mencatat ada 101 permohonan BHG, dan hingga kini penyerapan dana BHG sudah mencapai 82,40 persen atau sekitar Rp1,7 Miliar.
Demikian diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum Sumsel, Ardani SH MH, kepada BeritaPagi Selasa (24/11). Pihaknya beberapa waktu lalu, melakukan rapat evaluasi bersama 9 pengacara pendukung program bantuan hukum gratis (BHG) yang ditunjuk Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. Untuk mendapatkan laporan perkembangan kasus yang ditangani dan kendala apa yang dihadapi, agar pelayanan BHG ini dapat berjalan maksimal.
“Pelayanan pengacara terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan cukup bagus, mereka mendampingi hingga ke sidang di pengadilan negeri Kabupaten/Kota, bahkan ketika kekurangan dana mereka talangi sendiri dengan dana pribadi,” jelasnya.
Hingga kini sambung Ardani, sudah 101 permohonan BHG masuk ke Biro Hukum, ada 59 permohonan dibantu, 40 ditolak dan 3 pemohon dalam tahap proses evaluasi di lapangan. “Sebelum melakukan pendampingan, kita lakukan survey di lapangan, untuk melihat apakah memang layak untuk dibantu atau tidak,” katanya.
Survei lapangan tersebut mencakup, pengecekan kelayakan warga tersebut apa memang miskin atau apa memang dalam posisi mempertahankan kepentingan hukum. Permohonan ditolak biasanya karena masyarakat tersebut tidak miskin, atau ternyata tidak dalam posisi mempertahankan kepentingan hukumnya. “Karena ada kasus kita cek dilapangan warga tersebut memiliki ruko bahkan beristri dua, seperti yang terjadi di OKI,” ujarnya.
Dijelaskannya, setiap kasus masuk yang ditangani, Pemprov Sumsel mengalokasikan dana sekitar Rp27 juta, dengan minimal melewati 16 sidang. Hingga November penyerapan alokasi dana BHG baru sekitar 82,40 persen atau sekitar Rp1,7 miliar dari sekitar Rp2,1 miliar. S “Mayoritas kasus yang kita tangani yaitu pidana, menyusul perdata untuk kasus PTUN tidak ada,” terang dia.
Sementara itu, Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Sumsel, Suryadi menambahkan, permohonan BHG yang masuk dari kabupaten/kota antara lain dari Muara Enim sebanyak 7 kasus, OKI dan OI digabung berjumlah 11 kasus, Lubuk Linggau 5 kasus, Banyuasin 5 kasus, dan lainnya, namun untuk OKUS dan Pagaralam belum ada permohonan masuk.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s