Posted: 23/11/2009 in Home / Beranda

Target Sertifikasi Tanah Baru 80 Persen
InformasiPagi, Sumsel

Target sertifikasi tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, baru mencapai 80 persen dari target, pencapaian target tersebut didapat dari beberapa program sertifikasi tanah.
Demikian dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel Suhaily Syam di ruang kerjanya Jumat (20/11). BPN Sumsel setiap minggu melaporkan perkembangan realisasi program sertifikasi kepada pemerintah pusat. Sejauh ini disebutkan, dari target sertifikasi tanah di Sumsel selama 2009 baru tercapai 80 persen. “Target-target kegiatan program-program pusat rata-rata capaiannya sudah lebih dari 80 persen, atau sudah sekitar 119.640 sertifikasi,” kata Suhaily.
Dijelaskannya, capaian program-program pusat hingga 119.640 tersebut diantaranya, terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai 65.915, dari tanah pertanian mecapai 600 sertifikasi, dari ukm sebanyak 1.125, dari redistribusi sebanyak 20.500, untuk LMPDP atau Ajudikasi sebanyak 15.500 dan dari program Prona sebanyak 16.000.
Pencapaian ini kata dia, menunjukkan kesadaran masyarakat yang mensertifikatkan tanahnya di Sumsel sudah baik. Hal itu juga seiring dengan gencarnya kabupaten/kota mempromosikan program tersebut, namun pihaknya meminta agar setiap daerah terus gencar memaksimalkan program untuk mencapai target hingga akhir tahun. “Kabupaten/kota juga harus berperan aktif melaporkan hasil pencapaian setiap minggu,” pintanya.
Selain itu dijelaskan Suhaily, besar atau kecilnya penghasilan negara bukan pajak (PNBP) sangatlah ditentukan animo dan kesadaran masyarakat mensertifikatkan tanahnya. Kabupaten/kota juga diminta harus menaikan NJOP tidak kena BPHTB. Sebab, jika menurut undang-undang harganya dipatok Rp60 juta, sementara banyak daerah mengecilkan biaya NPOTP yang hanya Rp10-20 juta, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan program-program yang dilakukan.
Menurut dia, hingga kini hanya Palembang biaya NPOTP-nya Rp20 juta, sedangkan beberapa kabupaten seperti Banyuasin dan Ogan Ilir paling kecil hanya Rp10 juta, sementara kabupaten/kota lainnya hanya sebesar Rp 15 juta. “Kalau biaya ini rendah, tentu akan membuat penghasilan negara juga ikut rendah, sementara hasil dari biaya tersebut 80 persen kembali ke daerah dan 20 persen untuk BPN,” kata dia.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s