Posted: 12/11/2009 in Home / Beranda

Pemekaran Daerah Bisa Saja Dihentikan
InformasiPagi, Sumsel

Jika banyak daerah pemekaran yang tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan hanya membebani APBN dan DAU (dana alokasi umum), pemekaran daerah-daerah bisa saja dihentikan.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Komite I DPD RI, Adhariani, usai melakukan pertemuan tim komite I DPD RI dengan Sekda Pemprov Sumsel, H Musyrif Suwardi, dalam rangka evaluasi daerah pemekaran di Sumsel khususnya Kabupaten OKUT dan Kabupaten OKUS di Kantor Gubernur Rabu (11/11).
Menurut Adhariani, ada 20 kabupaten mekar yang akan pihaknya evaluasi, evaluasi berdasarkan statemen dari Mendagri dalam rangka moratorium terhadap pemekaran.
“Kita akan mengevaluasi dan mencari titik idealnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, karena pemekaran ini berpengaruh terhadap APBN. Kita akan membuat masukan kepada pemerintah agar Indonesia bisa cepat maju,” ujar dia.
Sebanyak 20 kabupaten yang mekar tersebut katanya, akan dilihat berhasil atau tidak, penilaian tersebut dari beberapa indicator antara lain kesmiskinan, index pembangunan manusianya mulai dari kesehatan, angka kelahiran, angka kematian ibu yang melahirkan, pendidikan dan lainnya.
“Indikatornya jelas, kita tidak sembarangan dalam evaluasi ini, kalau memang berhasil dikatakan berhasil kalau tidak ya tidak, keberhasilan kepala daerah itu dilihat dari indicator-indikator itu,” jelasnya.
Menurut dia, jika setelah dievaluasi pemekaran ini hanya membebani APBD dan APBN pemekaran bisa saja dihentikan. “Kita akan evaluasi, jika ada kekurangan bisa saja kita stop sama sekali pemekaran ini, kita ingin Indonesia ke depan dapat stabil, tidak ada lagi pemekaran yang sifatnya akan membebani APBN atau DAU,” tegas dia.
Disinggung mengenai pemekaran Muratara dan Pali, ia mengatakan, sudah disampaikan ke pihaknya namun masih dalam tahap pembahasan. “Kita akan lihat, apa perlu dilanjutkan atau tidak pemekarannya,” kata Adhariani.
Ia kembali menegaskan, jika ternyata pemekaran itu tidak signifikan, tidak mensejahterakan rakyat pemekaran bisa dihentikan. “Jangan sampai Mendagri itu, istilahnya kalau ada pemekaran ditampung terus nantinya akan tidak jelas,” tutupnya.
Sementara itu, anggota tim lainnya, Faruq Muhammad mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi OKUT dan OKUS, dipilihnya OKUT, pihaknya mencatat dari PAD yang belum begitu menonjol namun kesejahteraan masyarakatnya cukup baik disbanding sebelumnya. Kemiskinan dapat diturunkan dua kali, OKUT juga berhasil dalam program KB.
“Kita tidak melihat statis tapi melihat dinamika, di OKUT pada tahun 2005 Rp 1,5 miliar, namun pada 2008 menjadi Rp 11,11 miliar, ini berarti kemampuan pengelolaan sumber daya d di daerah itu baik. Jika ada pelajaran yang bisa dipetik mungkin tidak mustahil akan dikembangkan (dijadikan percontohan-red),” tutupnya.
Sementara itu, Sekda Pemprov Sumsel, Musyrif Suwardi menjelaskan, ada empat daerah pemekaran di Sumsel, seperti Pagaralam, Prabumulih, Lubuk Linggau dan Baturaja.
“Pemekaran di Sumsel memiliki dampak besar terhadap pelayanan masyarakat, tujuan pemekaran ini sangat positif sekali, hanya saja dalam perjalanan masih ada yang perlu dibenahi, untuk itu secara bertahap perlu ada pembenahan dan pemnyempurnaan,” kata Sekda.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s