Posted: 29/10/2009 in Home / Beranda

Ganti Rugi Lahan Belum Temui Kesepakatan
InformasiPagi, Sumsel

Proses ganti rugi lahan seluas 78 hektar milik masyarakat di Jakabaring, yang akan digunakan Pemprov untuk pusat olahraga, lapangan golf dan lain-lain, tampaknya belum menemui kesepakatan. Pemprov tetap pada Rp35 ribu/meter, sementara masyarakat tidak akan terima jika harga tidak di atas Rp48 ribu. Padahal Pemprov telah menganggarkan Rp20 miliar untuk lahan tersebut.
Rapat musyawarah besarnya nilai ganti rugi tanah, dilaksanakan di Graha Bina Praja Sumsel Rabu (28/10). Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman, Kepala Biro Pemerintahan, Mulyadin Roham, Bagian Agraria dan Batas Wilayah setda Kota Palembang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, dan dihadiri oleh 130 Kepala Keluarga Pemilik Lahan.
Hasil rapat, masyarakat tidak sepakat jika pemprov menentukan harga ganti rugi Rp35 ribu/meter, permintaan masyarakat bervariasi, rata-rata meminta di atas Rp48 ribu/meter, ada yang meminta Rp100 ribu/meter, Rp80 ribu/meter dan lainnya.
Salah satu warga Adil mengatakan, nilai jual objek pajak-nya (NJOP) Rp48 ribu/meter, sehinga dia tidak mau menerima jika kurang dari Rp48 ribu/meter. “Yang jelas kalau kecil dari NJOP kita, mungkin kawan-kawan lain juga tidak sepakat, karena kita ingin keadilan,” kata warga yang tanahnya akan ganti rugi seluas 1,5 ha di Plaju Darat.
Senada, Ikhsan mengatakan, setiap tahun ia membayar PBB dalam pajak tersebut sebesar Rp48 ribu, sehingga dengan tawaran ganti rugi untuk tanahnya Rp23 ribu/meter sehingga ia belum menyepakatinya.
Kepala Biro Pemerintahan Sumsel, Mulyadin Roham mengatakan, hasil rapat pemprov hanya mampu mengganti rugi sekitar Rp35 ribu/meter, namun masyarakat belum sepakat dan tetap bersikukuh dengan masing-masing harga. “Warga masih menolak, nanti kita akan lakukan pertemuan lebih lanjut, karena sekarang kondisinya belum kondusif,” katanya singkat.
Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman mengatakan, kawasan terpadu di Jakabaring membutuhkan lahan 100 hektar, pemprov terpaksa mengganti rugi lahan 78 hektar milik warga jika ingin mewujudkannya. Namun terbentur NJOP yang tidak disepakati.
“Kalau pedoman umumnya ganti rugi itu adalah NJOP dengan pasaran setempat, kebetulan NJOP-nya sekitar Rp40 ribu-RP48 ribu per meter, pasaran setempat sekitar Rp15 ribu, jadi Rp48 ribu ditambah Rp15 ribu dijumlahkan jadi Rp63 dibagi dua jadi sekitar Rp27 ribu-Rp30 ribu/meter. Itu batas kita dan toleransinya sekitar 4-5 persen,” katanya.
idealnya sambung Mukti, harga ganti rugi itu Rp35 ribu/meter karena dapat terkover dengan dana yang ada. “Kalau minta Rp30 ribu/meter jumlah dana untuk 10 ha bisa mencapai Rp3 miliar, baru bisa membebaskan 65 hektar,” jelasnya.
Ditanya jika masyarakat tetap ngotot dengan harga masing-masing, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan untuk meyakinkan warga. “Karena jika kita di luar koridor, kita akan dikira mark up anggaran itu bahaya, sementara total anggaran untuk ganti rugi 78 hektar ini sekitar Rp20 miliar,” tutupnya.agustian pratama

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s