Posted: 28/10/2009 in Home / Beranda

Baru Lima Daerah Miliki KPAID
Informasi, Pagi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), sangat diperlukan oleh kabupaten/kota untuk melindungi hak-hak yang terkadang tidak dipenuhi. Namun, hingga kini baru lima Kabutapen/kota yang terbentuk, yaitu KPAID Provinsi, Palembang, Muara Enim, Lahat menyusul pelantikan Lubuk Linggau dan Musi Rawas.
Demikian dikatakan oleh Ketua KPAID Sumsel, Hj Siti Romlah MM, Selasa (27/10). Partisipasi Kepala Daerah sangat besar andilnya dalam membentuk KPAID Kabupaten/kota, dengan terbentuknya KPAID, dapat memantau kondisi anak-anak di daerah tersebut, baik itu anak-anak termarjinalkan, anak-anak yang tereksploitasi dan lainnya.
Menurutnya, hingga kini KPAID yang sudah aktif melakukan pendampingan kasus, baru KPAID di Provinsi, Palembang, Muara Enim dan Lahat, untuk Lubuk Linggau dan Musi Rawas tingga dilantik, sisa kabupaten/kota belum terbentuk.
“Terbentuknya KPAID ini tergantung dari dukungan dan perhatian pemerintah daerah masing-masing, apakah sudah memperhatikan dan melindungi perkembangan hak-hak anak atau belum. Karena, KPAID Kabupaten/kota didanai oleh APBD,” kata dia.
Terkadang katanya, ada daerah yang sudah siap dibentuk KPAID namun masih terkendala, bahkan ada yang sudah terbentuk lambat laun menjadi fakum, karena kurangnya perhatian pemerintah setempat.
“Dana yang dikucurkan untuk KPAID Kabupaten/kota pun tidak sama, tergantung kemampuan daerah, namun sebenarnya dana yang dibutuhkan untuk KPAID ini tidak begitu besar, sekitar Rp200 juta selama satu tahun,” jelasnya.
Dana tersebut, tidak lain untuk operasional selama pendampingan, sosialisasi tentang perlindungan anak, monitoring, pemberian bantuan-bantuan seperti bantuan ke lapas anak, dan lainnya.
“Kita akan terus membentuk KPAID di seluruh Sumsel, bulan November kita rencanakan melantik KPAID Lubuk Linggau dan Musi Rawas, setelah itu kita akan terus sosialiasi ke daerah-daerah lainnya, agar juga dibentuk KPAID,” terang dia.
Menurutnya, jika semua daerah telah memiliki KPAID, perlindungan hak-hak anak akan cepat terwujud, dan banyak kasus yang dapat ditangani dan diselesaikan, juga meringankan tugas KPAID Provinsi.
“Karena KPAID provinsi hanya sebagai pengeluar kebijakan, administrasi dan lainnya, misalnya pembentukan kabupaten/kota, kalau untuk operasionalnya sekitar 20 persen saja. Untuk tindak lanjut penanganan kasus, itu wewenang penuh tingkat kabupaten/kota, jadi kita berjalan sesuai struktur yang ada dalam aturan kepres,” ujarnya.agustian pratama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s