Upah Minimum Kota Palembang Rp1.095 Juta

Posted: 29/12/2010 in Uncategorized
Tags: , , , , ,

InformasiPagi, Sumsel

Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin telah menetapkan upah minimum kota (UMK) Palembang tahun 2011 sebesar Rp1.095.831, UMK Palembang ini berlaku bagi perusahaan di Palembang yang tidak termasuk dalam kategori sembilan sektor yang ditetapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Kepala Disnakertrans Provinsi Sumsel, Rizal Fathoni mengatakan, berdasarkan keputusan Gubernur Sumsel, bernomor 878/KPTS/Disnakertrans/2010, tentang UMK Palembang 2011, diputuskan UMK Palembang tahun 2011 sebesar Rp1.095.831 per bulan, dengan standar tujuh jam kerja sehari dan 40 jam kerja seminggu untuk pekerja lajang.
“Jadi, bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK Palembang yang ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai ketentuan pasal 17 Permenaker nomor 1 tahun 1999 tentang upah minimum. Kenaikan UMK Palembang tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 mendatang,” jelasnya diwawancara di kantornya kemarin, Kamis (23/12).
Sementara itu, Kabid Hubin Syaker dan Jamsos Disnakertrans Sumsel, Hj Lismahana SH menjelaskan, UMK ini berlaku bagi perusahaan yang kategorinya di luar sembilan sektor usaha yang ditentukan, artinya tidak termasuk, pertama sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan, kedua sektor pertambangan dan penggalian, ketiga sektor industri pengolahan, keempat sektor listrik, gas dan air, kelima sektor bangunan.
Keenam sektor perdagangan besar, eceran dan rumah makan serta hotel, ketujuh sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, kedepalan sektor keuangan, asuransi, usaha penyewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, dan terakhir kesembilan tidak termasuk di sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
“Di Sumsel hanya Palembang yang memiliki dewan pengupahan sehingga Palembang memiliki penetapan upah minimum sendiri, sementara daerah lain di Sumsel akan mengikuti UMP,” katanya.
Ia juga menjelaskan, selain UMP dan UMK, ada juga UMS yaitu upah minimun sektoral, yang merupakan upah minimun di perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sembilan sektor yang disebutkan tadi, yang lebih besar dari UMP. “UMS ini dibahas antara serikat pekerja sembilan sektor tersebut dengan asosiasi pengusaha dari perusahaan-perusahaan, tapi penetapan kenaikannya sedang diusulkan ke Gubernur Sumsel, dalam waktu dekat sudah dapat hasilnya,” kata dia.
Ia mengungkapkan, dari sembilan sektor usaha yang mengajukan kenaikan UMS, ada perusahaaan-perusahaan di dua sektor yang belum menyepakati adanya kenaikan UMS. Namun, ia tidak dapat mengungkapkannya, sebelum ditetapkan Gubernur Sumsel. “Kita khawatirkan mereka akan protes karena dipublikasikan,” katanya.
Hanya saja, beberapa alasan asosiasi pengusaha tersebut belum menyepakati kenaikan UMS antara lain, karena kenaikan upah itu akan memengaruhi dalam pembayaran iuran jamsostek, penghitungan upah lembur, penghitungan pajak, pemberian THR dan bonus. “Kan pasti akan naik semua, itu yang menjadi pertimbangan mereka, kalau permintaan dari serikat pekerja pasti besar, sementara perusahaan menilai kenaikan UMP sudah besar, sehingga UMS diminta agar normal saja. Jikapun dipaksakan naik, perusahaan mungkin mampu membayar tapi setelah itu bisa saja perusahaan itu akan bangkrut,” tutupnya.agustian pratama

About these ads
Comments
  1. Banx Chad says:

    versi pdf pliss..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s